Dana BLT sebesar 40 persen tersebut diminta oleh Gus Halim agar seluruh pihak fokus pada penyelesaian kemiskinan di desa yang mengalami peningkatan akibat Covid-19.

Program BLT Dana Desa merupakan program bantuan pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin desa sebesar Rp 300 ribu/KPM pada tiap bulannya.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan jadi program tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan pada 2022.

Dikutip dari PP Nomor 37 tahun 2021, JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Terkait peraturan yang diberikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Dikutip dari Kompas.com, terdapat tiga manfaat yang diterima pekerja atau buruh yang terkena PHK dalam program JKP.

Ketiga manfaat tersebut yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

1. Buruh Menerima Uang Tunai

Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi menjelaskan, tujuan dari bantuan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang kena PHK adalah membantu saat tidak memiliki penghasilan.

"Untuk memenuhi kebutuhanya dihitung berapa cash benefit yang diberikan agar saat pekerja atau buruh ada bantalan sosial yang dijadikan sebagai landasan agar kalau jatuh tak terlalu sakit,” kata Anwar melalui siaran pers, Senin (13/1/2021).

2. Adanya Informasi Pasar Kerja dan Bimbingan Jabatan

Terdapat dua layanan dalam manfaat kedua ini yaitu layanan informasi pasar kerja yang disediakan oleh Ditjen Binapenta dan layanan bimbingan jabatan.

Untuk layanan pertama, buruh dan pekerja akan disediakan kanal informasi pasar kerja dalam negeri maupun pasar kerja luar negeri.

Sementara layanan kedua mendapatkan layanan bimbingan jabatan berupa konselir karier yang dinilai sangat dibutuhkan.

3. Pelatihan Kerja

Manfaat dari pelatihan kerja ini agar pekerja atau buruh yang terkena memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk memenangkan kompetisi dengna pekerja lain.

Kemudian pelatihan kerja ini tidak hanya ditujukan agar pekerja atau buruh yang terkena PHK kembali menjadi pekerja tetapi juga diarahkan menjadi wirausaha.

“Artinya kita harus mengedepankan pengertian agar program pemerintaah terkait ini dapat benar-benar kita laksanakan.”

“Hal ini dikarenakan semangat JKP saat pembahasan terkait UU Cipta Kerja ingin menghadirkan negara dalam setiap persoalan ketenagakerjaan ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau mereka ter-PHK, negara tetap hadir,” pungkas Anwar.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Sri Juliati/Nuryanti)(Kompas.com/Dwi Nur Hayati/Ade Miranti Karunia)

Artikel lain terkait bansos