Kepengurusan PBNU Diwarnai Wajah Politisi, Pengamat: Tanda Semakin Inklusif
Menurut dia, dengan mengakomodasi politisi dari berbagai macam warna bendera, membuat kekuatan NU lebih besar.
Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengeluarkan daftar jajaran kepengurusan lengkap periode 2022-2027 melalui konferensi pers pada Rabu (12/1/2022) lalu.
Dalam susunan itu, sejumlah nama menarik perhatian lantaran merupakan kader partai, di antaranya Nusron Wahid selaku Waketum PBNU yang merupakan politisi Partai Golkar, Mardani Maming selaku Bendum PBNU yang merupakan politisi PDIP, dan Nasyirul Falah Amru selaku Ketua Tanfidziyah PBNU yang juga politisi PDIP.
Pengamat Politik Universitas Paramadina, Septa Dinata, melihat bahwa apa yang terjadi merupakan wujud konsistensi dengan pendirian Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf untuk menjadikan NU rumah bagi semua.
“Sepintas memang bertolak belakang dengan misi Gus Yahya untuk menjaga NU dari politik praktis. Tapi jika dilihat lebih jauh, ini bagian dari strategi agar NU tidak lagi dikooptasi oleh PKB,” ujar Septa dalam siaran pers yang diterima, Kamis (13/1/2022).
Septa menilai strategi ini merupakan langkah cerdas.
Menurut dia, dengan mengakomodasi politisi dari berbagai macam warna bendera, membuat kekuatan NU lebih besar.
Baca juga: Soal Masuknya Tokoh Perempuan dan Politisi ke Pengurus PBNU, Pengamat: Ciri Khas Gus Dur
“Strategi ini akan membuat kekuatan NU tersebar di mana-mana. Di sisi lain juga tidak realistis bagi NU untuk tidak mengakomodir politisi di kepengurusannya,” kata Septa.
Lebih dari itu dia menilai NU lebih tepat menjadi kekuatan inklusif ketimbang eksklusif.
“NU lebih tepat menjadi kekuatan inklusif seperti garam yang ada rasanya, tapi tidak kelihatan dan menggarami semua aspek politik," kata dia.
Jika menjadi kekuatan eksklusif, menurut Septa, NU justru menjadi kecil.
"Ya jadinya sebanyak suara PKB itu. Ibarat raksasa besar yang selama ini dipaksa pakai baju kecil, yaitu PKB. Pasti akan robek,” kata Septa.
Namun, menurut Septa, yang perlu menjadi catatan adalah posisi sekretaris jenderal yang diisi oleh Saifullah Yusuf yang merupakan kepala daerah aktif.
“Gus Ipul itu kan wali kota. Aktivitasnya banyak di daerah. Ini mesti diantispasi,” tandas dia.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan alasan dipilihnya sejumlah politisi masuk ke pengurusan PBNU 2022-2027.