Hal itu diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Disebutkan, bahwa setiap orang dilarang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya atau orang lain.

Kemudian, diatur lebih lanjut pada Pasal 81 ayat 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun," demikian bunyi pasal itu.

Baca juga: Apa Itu Delik Aduan? Begini Penjelasan dari Pengamat Hukum

Selanjutnya, tindak pidana lain yang terancam hukuman mati adalah tindak pidana korupsi.

Wawan menjelaskan, koruptor bisa dihukum mati jika perbuatannya di lakukan dalam waktu tertentu, misalnya saat pandemi Covid-19.

"Contohnya saat ini pandemi, negara kita butuh keuangan yang sangat besar untuk penanganan Covid-19. Tapi, ternyata dilakukan korupsi."

"Maka penerapan pidananya bisa pasal 2 ayat 2 UU Tipikor," tambah dia.

Baca juga: Pengertian Narkoba, Jenis-jenis Narkoba, hingga Aspek Hukum tentang Narkotika

Selain itu, Wawan juga menyebut, ada tindak kejahatan lain yang bisa dihukum mati.

Misalnya dalam KUHP, soal tindakan seseorang melakukan pengkhiatan kepada negara ketika terjadi perang. 

Menurut Wawan, dari deretan tindak pidana tersebut, mayoritas ada 2  yang pelakunya sering divonis hukuman mati.

"Putusan hukuman mati terhadap tindak pidana kebanyakan kalau enggak kasus narkotika atau teroris," tandasnya.

Adapun eksekusi hukuman mati pada terpidana dilakukan dengan cara menembak.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)