Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik Ketua DPR Puan Maharani yang curhat soal ada salah satu gubernur yang tak menyambutnya saat kunjungan kerja.

Menurut Peneliti Formappi, Lucius Karus, curhatan Puan tersebut terkesan sentimentil dan hanya akan memantik kegaduhan.

"Karena di samping informasinya serba enggak jelas, juga karena bobot informasinya sendiri tidak cukup penting untuk dijadikan isu publik. Sebagai Ketua DPR, Puan mestinya lebih banyak berbicara tentang persoalan publik," kata dia dalam pesan yang diterima, Jumat (11/2/2022).

Puan, dikatakan Lucius, seharusnya menyuarakan suara rakyat kepada publik ketimbang urusan ketersinggungannya sendiri.

Ditambah, Puan dinilai tak jelas menyampaikan informasi soal status kunjungan kerjanya, apakah sebagai pimpinan partai atau sebagai Ketua DPR.

Baca juga: Curhatan Puan yang Kesal Tak Disambut Gubernur, Pengamat: Publik Menduga Ditujukan ke Ganjar

"Kalau kunjungan kerja sebagai Ketua DPR, saya kira sih seharusnya memang diterima Gubernur atau pejabat yang mewakilinya. Tetapi kalau Puan datang sebagai Pimpinan Partai, kan enggak harus disambut Gubernur kan?" kata Lucius.

Menurutnya, urusan internal partai adalah urusan partai masing-masing, karena bisa saja disambut oleh Ketua DPD partai di provinsi terkait.

"Begitu juga kalau kunjungannya sebagai wakil rakyat ke dapil, ya enggak ada relevansinya disambut oleh kepala daerah? Jadi curhatan Puan itu enggak jelas. Cuma mau terlihat seolah-olah jadi korban dari arogansi gubernur tertentu saja," pungkasnya

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan rasa kesal karena ada gubernur yang tak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah.

Momen itu terjadi saat Puan Maharani turun ke daerah alias blusukan.

Namun, di tengah kunjungannya ke suatu daerah, Puan Maharani merasa dirinya tidak mendapat sambutan baik dari gubernur bersangkutan.

Ucapan kekecewaan pun disampaikan Puan Maharani ketika ia memberikan pidato.

"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujar Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Provinsi Sulut, Rabu (9/2/2022), di Luwansa Hotel, Manado.

Dalam hatinya, Puan bertanya-tanya kenapa bisa ada gubernur seperti itu.

Padahal, kata Puan, ia merupakan Ketua DPR ke-23 sejak 1945.

"Kenapa gitu loh, ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu, saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23," kata Puan.

"Baru pertama kali dari PDI Perjuangan (Ketua DPR), walaupun PDI Perjuangan sudah pernah menang," tambahnya.

Dia mengaku heran ada kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah.

"Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan," sebutnya.

"Bikin kesel kan," kata Puan di hadapan kader PDI-P Sulut, baik eksekutif, legislatif, dan pengurus struktur partai.