"Nah jadi kita bersepakat dalam pertemuan itu akan menggagas konsep-konsep keIndonesiaan untuk membangun Indonesia ke depan," lanjutnya.

Gugat Presidential Threshold ke MK

Tak hanya wacana untuk berkoalisi jelang Pilpres 2024.

Keenam parpol itu juga berencana untuk menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Relawan Malang Raya Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Maju di Pilpres 2024

Menurutnya, mereka berhak mengajukan gugatan presidential threshold.

Hal tersebut lantaran mereka sebagai peserta pemilu 2019.

Lebih lanjut, koalisi ini saat ini sedang mempersiapkan tim untuk mengajukan gugatan tersebut.

"Segera kami sedang menyusun untuk membentuk tim melakukan gugatan tersebut. Tapi tidak semua parpol yang bisa menggugat karena ada sebelumnya seperti Hanura itu kan pernah ada di fraksi DPR," kata Afriansyah. 

"Jadi kemungkinan besar Hanura tidak dilibatkan dalam menggugat karena dia sudah pernah ikut terlibat dalam membuat keputusan UU tersebut," pungkasnya.

Diketahui, masing-masing parpol dalam pertemuan ini diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dari masing-masing partai. 

Partai Perindo dihadiri oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Ahmad Rofiq.

Dari PSI hadir Ketua Umum Giring Ganesha dan Sekjen Dea Tunggaesti. Sementara dari PBB dihadiri Wakil Ketua Umum Tatang Zaenuddin dan Sekjen Afriansyah Noor. Kemudian untuk PKP dihadiri Yussuf Solichien.

Sementara itu dari Partai Garuda dihadiri oleh Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Abdullah Mansuri. Kemudian Partai Hanura sendiri diwakili oleh Suhendri.

(Tribunnews.com/Milani Resti/ Chaerul Umam)