Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Spanduk Dukungan Jokowi 3 Periode Bermunculan, Ini Tanggapan Istana hingga Politisi PDIP

Inilah tanggapan Istana hingga Politisi partai PDIP-P terkait munculnya spanduk dukungan kepada Jokowi untuk menjabat tiga periode di sejumlah daerah.

Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Spanduk Dukungan Jokowi 3 Periode Bermunculan, Ini Tanggapan Istana hingga Politisi PDIP
Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV
Sejumlah spanduk dukung Jokowi tiga periode ini terlihat di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. Dalam artikel terdapat tanggapan Istana hingga Politisi Partai PDIP-P terkait munculnya spanduk dukungan kepada Jokowi untuk menjabat tiga periode di sejumlah daerah. 

Di sisi lain, menurut Deklarator Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) Sahat Martin Sinurat, pemasangan pemasangan spanduk dukungan Presiden tiga periode merupakan bentuk aspirasi rakyat.

Diharapkan, hal tersebut, bisa jadi masukan untuk MPR.

"Itu yang kemudian aspirasi, kita bersuara kepada MPR agar MPR melakukan kajian dan pembahasan untuk menilai kira-kira yang ideal itu seperti apa."

"Apakah dua periode seperti sekarang atau tiga periode."

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Kompas.com/Kristianto Purnomo)

Meski demikian, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengimbau berbagai pihak agar hati-hati terhadap usulan serta gerakan mendukung presiden tiga periode.

"Saya membayangkan kalau jabatan Presiden tidak dibatasi dua periode, saya tidak kebayang akan ada Jokowi saat ini, mungkin masih Megawati, mungkin juga masih Gusdur, mungkin juga masih Habibie."

"Jadi, hati-hati dengan usulan yang menurut saya bisa membunuh regenerasi ke depan," jelasnya.

Baca juga: Golkar dan NasDem Sepakat Kawal Pemerintahan Presiden Jokowi Hingga Akhir Masa Jabatan

Berita Rekomendasi

Mahfud: Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu dan Penambahan Masa Jabatan Presiden

Diberitakan Tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, di tubuh pemerintah tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan Pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

"Tidak ada di pemerintah."

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," kata Mahfud dalam keterangan persnya di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Senin (7/3/2022).

Mahfud menyatakan, pernyataan itu disampaikan karena selama ini banyak media massa, yang menghubungi dan memintanya menjelaskan terkait isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Selain itu, ia juga mengaku dihubungi banyak tokoh politik, ormas, dan teman-temannya untuk bersikap dan menjelaskan terkait masalah tersebut.

"Banyak juga tokoh politik, ormas, dan banyak teman-teman yang menghubungi saya yang menyarankan saya agar saya memberi penjelasan tentang hal tersebut," ucapnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Gita Irawan, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas