"Secara Undang-undang kan tidak melarang dia menikahi adik presiden. Ini soal pertimbangan mana yang baik buat publik."

"Karena mencari hakim MK yang bagus juga tidak mudah," katanya kepada Kompas.com, Minggu.

Hamdi yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengatakan, menurut etika, hubungan personal antara dua orang secara kelembagaan tidak boleh saling intervensi.

Selain itu, kata dia, setiap putusan yang dibuat MK harus melalui sidang yang terbuka buat publik.

"Kalau Pak Anwar Usman bisa memberikan keyakinan ke publik bahwa integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi setiap putusan MK bisa terjaga, mungkin publik tidak akan menuntut dia harus mundur dari hakim MK," jelas Hamdi.

Baca juga: Idayati Adik Jokowi Cerita Awal Perkenalannya dengan Anwar Usman: Oktober Dikenalin Temen, Ada Klik

Baca juga: Sosok Idayati, Adik Kandung Presiden Jokowi yang akan Menikah dengan Ketua MK Anwar Usman

Diberitakan sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, meminta Anwar Usman menanggalkan jabatannya sebagai Ketua MK jika ingin menikahi adik Presiden Jokowi.

Pasalnya, menurut Feri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan.

"Sebaiknya Ketua MK mundur untuk menjauhkan asumsi terjadi konflik kepentingan dengan Presiden yang merupakan pihak dalam berbagai perkara di MK, terutama dalam uji Undang-undang," kata Feri kepada wartawan, Selasa (22/3/2022).

Feri berharap Anwar Usman memiliki kebijaksanaan untuk mengundurkan diri jika nanti sudah menikah dengan Idayati.

Menurut dia, juga demi kebaikan MK sebagai garda depan pengawal konstitusi.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Taufik Ismail/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Ilham Rian Pratama) (Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo)

Berita lain terkait Adik Jokowi Dinikahi Anwar Usman