Singgung Ukraina, RI Tekankan Kedaulatan dan Integritas Wilayah di Doha Forum
Indonesia menyinggung penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah di Doha Forum.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menyinggung penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah di Doha Forum.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat menjadi salah satu pembicara di Doha Forum dalam sesi bertajuk “Peace and Prosperity in the Indo-Pacific”.
Retno menekankan penghormatan terhadap hukum internasional termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah harus dilakukan secara konsisten, dan bukan pick and choose.
"Saya menyampaikan bahwa situasi di Ukraina saat ini menjadi pengingat kita semua untuk secara lebih hati-hati mengelola Kawasan Indo-Pasifik," ujarnya pada konferensi pers, Senin (28/3/2022).
Baca juga: Indonesia Pertimbangkan Beri Bantuan Kemanusiaan untuk Rakyat Ukraina
Retno menegaskan penghormatan terhadap hukum internasional harus menjadi komitmen semua pihak, agar Kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan damai, stabil dan sejahtera.
Dalam Doha Forum tersebut, RI juga sampaikan bahwa pembentukan kelompok-kelompok minilateral dan plurilateral merupakan hal yang sudah terjadi.
Dalam kaitan ini, Indonesia mengingatkan agar pembentukan kelompok-kelompok tersebut hendaknya menjadi building block untuk terus menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik.
Menlu RI menjelaskan mengenai latar belakang dikeluarkannya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Baca juga: Zelensky Tawarkan Putin Jalan Keluar dari Perang Ukraina: Ini Kompromi
Menurutnya paling tidak terdapat tiga hal yang ingin dicapai ASEAN melalui AOIP.
Pertama, terus membangun paradigma positif dengan terus mengajak semua pihak mengembangkan budaya dialog dan kolaborasi, budaya win-win cooperation dan bukan zero sum, dan mengubah trust deficit dengan strategic trust.
Kedua, terus mengembangkan kerja sama konkrit karena dengan melakukan kerja sama konkrit dapat dicegah munculnya ketegangan.
"Dalam kaitan kerja sama konkrit ini saya kembali sampaikan 4 prioritas kerja sama yang ditawarkan AOIP, yaitu: Kerja sama maritim; Konektivitas; Pencapaian SDGs, serta Perdagangan dan investasi," ujarnya.
Ketiga, Indonesi mendorong pengembangan arsitektur regional yang inklusif.
Menlu RI menekankan inklusifitas dinilai lebih baik, daripada kebijakan containment.
"Pada saat saya menutup statement saya di dalam Doha Forum tersebut, saya mengatakan bahwa common security, common stability, and common
prosperity hendaknya menjadi “public good,” ujarnya.