2. Modus pelaku

Satu diantara tersangka kasus mafia tanah, PS, diduga terlibat penerbitan sertifikat hak milik (SHM) palsu dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan PS diduga mengubah data sertifikat tanah dan membuat sertifikat menggunakan data palsu.

Perubahan data itu, kata Hengki, dilakukan ketika masyarakat mengajukan pendaftaran tanah atau PTSL.

Para pelaku itu sengaja menghambat proses permohonan PTSL.

"Dari sisi pelaku, modus operandi ini juga mulai dari yang paling konvensional, artinya mereka menggunakan data palsu."

"Kemudian apabila satu lokasi belum ada sertifikat, dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum, akhirnya menjadi sertifikat," terang Hengki, Kamis (14/7/2022), dikutip dari Kompas.com.

"Seharusnya program PTSL ini membantu tapi ternyata dihambat oleh oknum. Salah satu modusnya ketika itu harus jadi ternyata lama jadi."

"Dan justru diubah datanya, diganti identitas milik orang lain," tandasnya.

Baca juga: Polisi Bongkar Modus Baru Mafia Tanah yang Libatkan Sejumlah Pejabat BPN

3. Korbannya pengusaha hingga pejabat pemerintahan

Masih dari Kompas.com, Kombes Hengki Haryadi menyampaikan korban dari kasus mafia tanah ini berasal dari berbagai macam latar belakang.

Mulai warga biasa, pengusaha, bahkan pejabat pemerintahan.

Menurut Hengki, pihak yang ditemui pihak kepolisian hingga saat ini belum sadar mereka telah menjadi korban.

"Dan yang menjadi catatan kita semua sampai saat ini banyak yang belum sadar yang bersangkutan menjadi korban," ucap Hengki.