"Gaji pengurus itu tidak diperbolehkan," kata Helfi.

Helfi menyampaikan menurut pihak Boeing, dana sosial Boeing Community Investment Fund (BCIF) hanya boleh dipergunakan untuk program sosial. Dana tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan individu di ACT.

Baca juga: Dana Korban Lion Air JT-610 yang Diselewengkan Ahyudin dan Ibnu Khajar Lewat ACT Capai Rp 34 Miliar

"Karena BCIF, Boeing Community Investment Fund itu diperuntukkan program, proyek, maupun komunitas sosial dan tidak diperuntukkan kepentingan individu atau diperuntukkan individu. Itu tidak dibenarkan," tutur dia.

Hal itu, lanjut Helfi, berdasarkan keterangan yang didapatkan dari pihak Boeing. Dia mengungkapkan sudah ada protokol yang ditetapkan dalam penyaluran dana sosial sebesar Rp 138 miliar dari Boeing.

"Sebagaimana keterangan dari pihak Boeing dan protokol yang sudah ditetapkan pada saat pihak ACT menerima aliran dana untuk para ahli waris," ungkap Helfi.

"Menguasakan kepada BCIF, ada administrator di sana. Mereka sekaligus sebagai pengawas untuk penggunaan dana tersebut sesuai dengan protokol yang disepakati oleh pihak Boeing dengan pihak ACT," imbuh dia.

Sementara itu terkait perbuatan yang dilakukan Presiden ACT Ibnu Khajar, ia juga melakukan kejahatan yang hampir sama dengan Ahyudin.

Helfi menyebut Ibnu mendapat gaji dan berbagai fasilitas lain dari badan hukum yang terafiliasi dengan ACT.

Selain Ahyudin dan Ibnu Khajar, penyidik Bareskrim juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Hariyana Hermain (HH) yang disebut sebagai salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan.

Kemudian N Imam Akbari (NIA) selaku anggota pembina ACT.

"Persangkaan pasal tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang," ucapnya.

Namun meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, keempat orang itu masih belum diproses penahanan.

Menurut Helfi, penyidik masih melakukan diskusi internal terkait rencana tersebut. "Sementara kami masih melakukan diskusi internal terkait penangkapan dan penahanan," ujarnya.

Bareskrim rencananya juga akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan asset tracing.

"Sekarang dilakukan rekapitulasi dan menjadi tindak lanjut kami yang nanti disampaikan, yaitu akan dilakukan audit kepada ACT," kata Helfi.

"Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan PPATK untuk selanjutnya melakukan tracing asset atas dana-dana tersebut," sambungnya.(tribun network/igm/dod)