Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar tak ada lagi yang mempolitisasi agama pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyambut positif atas peringatan Jokowi tersebut.

"Saya sepakat dengan ucapan presiden. Siapapun kita yah tidak boleh politisasi agama itu," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Selasa (16/8/2022).

Menurut Ujang, banyak orang di dunia termasuk Indonesia rela bahkan mau mati demi agama.

"Karena banyak orang gitu yah di manapun di dunia ini bukan hanya di Indonesia banyak yang rela mati, mau mati karena demi agamanya," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Tidak Ada Politik Identitas dan Politisasi Agama di Pemilu 2024

Karena itu, Ujang menegaskan kesucian agama tidak boleh dirusak dengan adanya politisasi agama.

"Oleh karena itu, kesucian agama tidak boleh dipolitisasi oleh siapapun. Ya agama itu untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Agama untuk menghormati yang lain bukan untuk menghina yang lain," ungkapnya.

Ujang pun berharap agar masyarakat Indonesia tak terpengaruh dengan politisasi agama pada Pemilu 2024.

"Oleh karena itu ya kita semua rakyat Indonesia yah untuk tidak melakukan politisasi agama," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pelaksana Pemilu 2024 mendatang.

Ia mengatakan Pemerintah mendukung sepenuhnya tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Namun presiden mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas pada Pemilu nanti.

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” kata Presiden dalam pidato Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2022 di gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/8/2022).

Demokrasi di Indonesia menurut Presiden harus semakin dewasa. Sehingga politik identitas harus dihindari dan sebaliknya konsolidasi nasional harus diperkuat.

“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” tuturnya.

Presiden berharap semua lembaga negara mendukung dan menjaga demokrasi di Indonesia. Sehingga ideologi bangsa Indonesia tetap kokoh.

“Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” pungkasnya.