Kombes Agus Nurpatria Diberhentikan Tidak Hormat dari Polri Imbas Terseret Kasus Brigadir J
Sidang KKEP menyatakan Kaden A Ropaminal Divpropam Polri, Kombes Pol Agus Nurpatria, diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dari Polri.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Pravitri Retno W
"KBP ANP (Agus Nurpatria) ini dia bukan hanya melanggar satu pasal."
"Dia melanggar beberapa pasal, selain merusak barang bukti CCTV ada juga pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP," kata Dedi.
Adapun KKEP terhadap Kombes Agus digelar selama dua hari sejak Selasa (6/8/2022) hingga Rabu (7/9/2022).
Dalam sidang tersebut total ada 14 saksi yang dihadirkan untuk dimintai keterangan.
Kombes Agus Ajukan Banding
Sama halnya dengan ketiga rekannya, Kombes Agus melawan dengan mengajukan banding seusai dipecat dari institusi Polri.
Ia bakal mengajukan banding terkait putusan komisi Sidang Etik.
"Pelanggar KBP ANP mengajukan banding, banding juga diatur dalam perpol. Itu hak yang bersangkutan," kata Dedi.
Ia menuturkan bahwa proses banding itu nantinya bakal diproses oleh Komisi Banding.
"Proses banding tetap diproses oleh komisi banding," pungkasnya.
7 Tersangka terkait obstruction of Justice
Diwartakan Tribunnews, Polri telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice penyidikan kasus kematian Brigadir J.
Ketujuh orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.
Mereka diduga melanggar Pasal 49 Juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat (1) Juncto Pasal 32 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.
Dalam hal ini, Ferdy Sambo berperan menyusun rekayasa skenario untuk menutupi aksinya, memerintahkan menghilangkan barang bukti, hingga menghalangi penyidikan.
Kemudian tersangka lainnya diduga melakukan kegiatan-kegiatan yang menghalangi proses penyidikan, termasuk pengerusakan CCTV) dan handphone.
"Pengerusakan CCTV, HP, menambahkan BB di TKP dan menghalangi sidik (penyidikan)," kata Dedi, Kamis (1/9/2022).
(Tribunnews.com/Milani Resti/Abdi Ryanda Shakti)