Desakan dan intervensi penggantian posisi tersebut juga dirasakan Lukas Enembe lagi.

"Kami berpandangan intervensi dan pemaksaan seperti ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita," sambung AHY.

Merespon hal itu, rapat pengurus terbatas menghasilkan beberapa poin yang akan dilakukan Partai Demokrat.

Adapun ketujuh poin sikap Partai Demokrat pada kasus dugaan korupsi Lukas Enembe tersebut yaitu:

1. Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung segala upaya penegakan hukum di negeri ini terutama dalam rangka pemberantasan korupsi.

2. Partai Demokrat mendukung dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, kami memohon hukum ditegakan secara adil, jangan ada politisasi dalan prosesnya.

3. Kami mendukung upaya hukum Lukas untuk mencari keadilannya, selama proses itu berjalan, maka kami menunjukkan Willem Wandik sebagai pelaksana tugas ketua DPD PD di Papua.

Baca juga: Lukas Enembe Jadi Tersangka di KPK, AHY Tunjuk Willem Wandik Jadi Plt Ketua Demokrat Papua

4. Willem Walik dapat melaksanakan tugas dengan sebagik baiknya

5. Partai Demokrat menghormati dan memegang teguh asas praduga tak bersalah, kalau Lukas tidak terbukti bersalah, maka akan dikembalikan jabatannya. Tetapi jika terbukti bersalah, maka kami akan mengangkat ketua definitif dengan cara musyrawarah daerah luar biasa

6. Partai Demokrat tak akan melakukan intervensi dalam proses hukum untuk apapun, tapi Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan, ini berlaku sama kepada semua kader Partai Demokrat.

7. Semua kader Partai Demokrat diaharapkan tetap tenang

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)