"Karena itu para ahli hukum kita sepakat untuk segera melakukan pembaharuan KUHP yang sudah ada yaitu melalui RKUHP yang ada saat ini," imbuhnya.

Pengesahan RKUHP sempat ditunda lantaran ada penolakan dari masyarakat terhadap 14 isu krusial.

Di antaranya living law, pidana mati, serta penghinaan terhadap presiden.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Prof Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan, dalam hal ini, pemerintah berupaya menyelesaikan kontroversi tersebut dengan membuka partisipasi publik.

Hasilnya dua dari 14 isu kontroversial yakni mengenai dokter gigi yang melakukan praktik tanpa izin dan advokat curang, sudah ditanggalkan dari RKUHP.

Prof Harkristuti menyebutkan, terkait penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 218, 219, 220 dengan ancaman pidana 3,5 tahun, sebetulnya merupakan delik aduan dan tidak bertujuan untuk membatasi demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Pertama kebebasan berekspresi itu diatur dalam konstitusi, dan kemudian kita juga sudah merumuskannya yang sekarang juga sudah ada di RKUHP. Jadi kita juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih cerdas berpikir bahwa yang dilarang adalah apabila (demo) tetapi dia menimbulkan kerusuhan," kata Prof Harkristuti.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) Yenti Garnasih menyebut, terdapat 17 keunggulan RKUHP.

Tiga di antaranya meliputi, pertama, RKUHP sebagai pedomaan pemidanaan yang mengatur kewajiban hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedua, RKUHP menjadi pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana serta penentuan sanksi pidana dengan mengumpulkan pendapat para ahli.

Ketiga, hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, segi keadilan dan kemanusiaan.

"Rasa yang timbul bahwa hukum tajam ke bawah tumpul ke atas semoga tidak terjadi lagi, karena dari apa yang unggul tadi ada dorongan untuk restoratif justice terutama pidana ringan tidak usah masuk penjara. Jika ancaman pidananya tinggi, hakim tidak boleh main-main dengan memberi hukuman sangat rendah. Itukan yang diinginkan, terutama ketika narapidana berat seperti korupsi itu hakim bisa menjatuhkan pidana tambahan dengan tidak memberikan haknya untuk bebas bersyarat. Ini kan cocok sekali dengan keadaan sekarang," katanya.

Sekadar informasi, dalam acara ini, BIN berkolaborasi dengan 10 kementerian/ lembaga yakni Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian informasi dan komunikasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian RI, Kantor Staf Presiden dan Staf Khusus Presiden.

Sejumlah elemen yang hadir di antaranya civitas perguruan tinggi dan akademisi, organisasi profesi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sipil, penegak hukum, dan elemen lain yang ada di Sulawesi Selatan.