TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung pencopotan bagi para menteri antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kabinet.

"Kami dukung Pak Jokowi (reshuflle)," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hasto mengatakan dalam situasi saat ini para menteri seharusnya membantu Presiden Jokowi.

Ia menuturkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung langkah Jokowi dalam mengatasi persoalan rakyat.

"Bu Mega membela Pak Jokowi dari Korea Selatan. Kita dukung supaya keberhasilan Pak Jokowi itu untuk rakyat," ujarnya.

Hasto meningkatkan partai politik (parpol) pendukung Jokowi-Ma'ruf agar komitmen mengawal pemerintahan hingga 2024.

"Untuk parpol yang sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi 5 tahun harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyinggung etika Partai NasDem soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sebagai antitesis Presiden Jokowi.

Pernyataan Anies antitesis Jokowi sebelumnya disampaikan Politikus NasDem Zulfan Lindan.

Hasto menganggap pernyataan itu bisa menimbulkan persoalan tata pemerintahan mengingat NasDem masih bagian dari koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Sebut Anies Baswedan Antitesa Jokowi, PDIP Singgung Etika NasDem Bagian dari Koalisi Pemerintahan

"Kalau itu bocor ke antitesanya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," ucapnya.

Adapun tiga menteri dari NasDem dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa rencana perombakan kabinet atau reshuffle selalu ada.

Hal itu dikatakan Jokowi menjawab kemungkinan adanya reshuffle setelah NasDem mendeklarasikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024.

“Rencana selalu ada,” kata Jokowi seusai meninjau proyek kereta cepat di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Jokowi, rencana tersebut nantinya akan diputuskan apakah akan dilakukan atau tidak.

“Pelaksanaannya nanti diputuskan,” ujarnya.