Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mantan napi koruptor tidak bisa langsung mencalonkan diri jadi caleg patut diapresiasi.

Adapun putusan MK No 87/PUU-XX/2022 berbunyi mantan narapidana kasus korupsi baru bisa mencalonkan diri jadi calon legislatif menunggu lima tahun setelah bebas dari penjara.

"Putusan MK itu tentu sangat layak diapresiasi. Ini salah satu keputusan MK yang paling ditunggu-tunggu. Putusan penting untuk memastikan arah dan tuntutan pemberantasan korupsi lebih pasti," kata Ray kepada Tribunnews.com, Sabtu (3/12/2022).

Kemudian dikatakan Ray putusan tersebut memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat setidaknya selama 10 tahun terakhir.

"Setidaknya dua alasan mengapa hak politik mantan napi koruptor itu ditunda karena korupsi merupakan dua kejahatan sekaligus: pidana dan politik," sambungnya.

Ray menuturkan bahwa selama ini, pendekatan sanksi terhadap koruptor lebih bersifat pidana umum. Begitu dipenjara, maka dilihat telah selesai seluruh sanksi diberikan.

Baca juga: VIDEO MK Putuskan Larang Eks Koruptor Jadi Caleg Selama 5 Tahun Setelah Bebas dari Penjara

"Akibatnya, alih-alih tindak pidana korupsi berkurang, sebaliknya bertambah subur dengan pelaku-pelaku baru dalam usia yang masih muda. Kenyataannya, penjara tidak menghentikan mereka," tegasnya.

Ray juga berkeyakinan, sanksi politis dan eknomis itu akan lebih efektif membuat jera pejabat publik untuk korupsi.

"Yakni Menunda hak mereka terlibat dalam aktivitas pemilu, setidaknya dalam satu pelaksanaan pemilu (seperti putusan MK saat ini). Kedua memiskinkan mereka. Dua sanksi ini akan efektif membuat pejabat negara takut korupsi," tutupnya.