"Ngapain ditanggapi. Biar aja. Jelas itu di video dan sudah dijawab oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, terkait asumsi DBH dalam acara kemarin," ungkapnya, Senin (12/12/2022).

M Adil justru menyarankan Kemenkeu untuk segera minta maaf ke warga Kepulauan Meranti.

"Sudah tiga kali saya ke Jakarta mau ketemu Kemenkeu itu, tapi tak pernah diberi kesempatan," ujarnya.

"Dengan begitu mestinya mereka yang harus minta maaf ke warga Meranti, bukan saya yang harus minta maaf ke dia," tegas Adil.

Menurut Adil, pihak Kemenkeu seharusnya mendengar keluhan Kepulauan Meranti sebagai daerah penghasil, dan perbatasan daerah dan masuk kategori miskin ekstrem.

"Mestinya mereka dengarkan suara daerah penghasil dan perbatasan penghasil, namun miskin ekstrem. Bukan sebaliknya," ucap Adil.

4. Dipanggil Kemendagri dan diberi teguran keras

Buntut dari pernyataanya, Bupati Meranti M Adil dipanggil ke Kemendagri pada Senin (12/12/2022). 

Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Suhajar didampingi oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni.

Saat itu Suhajar sempat memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar usai pertemuannya dengan Adil.

Baca juga: Duduk Perkara Kisruh Bupati Meranti Muhammad Adil dengan Kemenkeu yang Disebutnya Iblis Setan