Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengutarakan, secara resmi permintaan maaf atas tindakan perbudakan selama 250 tahun kepada negara sejumlah negara.

Mark Rutte menyebut hal itu sebagai kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Melansir Channel News Asia, permintaan maaf itu datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di luar negara Eropa, termasuk Indonesia, Suriname dan pulau-pulau seperti Curacao dan Aruba di Karibia.

"Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu," kata Rutte dalam pidatonya dan mengulanginya permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento dan Sranan Tongo atau bahasa yang digunakan di kepulauan Karibia dan di Suriname.

"Negara Belanda di Belanda ... memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka," kata Rutte kepada audiensi di Arsip Nasional di Den Haag.

Baca juga: Sudah Tiga Kali Belanda Minta Maaf kepada Indonesia

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin punya pandangan berbeda dari apa yang disampaikan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte tersebut.

TB Hasanuddin yang telah berkomunikasi dengan dengan staf di Kementerian Luar Negari (Kemlu) RI menilai, apa yang disampaikan Mark Rutte tak spesifik ditunjukan kepada Indonesia.

Dia menyebut, bahwa peryataan Mark Rutte disampaikan hanya kepada negara-negara di Karibia, yang salah satunya adalah Suriname.

Sehingga, pihaknya bersama Kemlu RI menilai bahwa Mark Rutte hanya menyampaikan peryataan secara politis demi kepentingan dalam negerinya.

Hal itu disampaikan TB Hasanuddin saat diskusi bertajuk 'Kolonialisme, Perbudakan & Kapitalisme: Setelah Permintaan Maaf Belanda kepada Indonesia' yang digelar Megawati Institute secara virtual, Rabu (21/12).

"Jadi saya barangkali perlu sedikit meluruskan bahwa dalam peninjauan kami, dan saya juga sudah berbicara dengan staf Kementerian Luar Negeri bahwa peryataan Mark Rutte, perdana menteri Belanda pada tanggal 19 Desember, itu tidak secara khusus atau spesifik menyebut Indonesia dalam tulisan yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Belanda. Ternyata hanya menyebutkan negara Karibia termasuk di dalamnya Suriname," kata TB Hasanuddin.

"Sehingga dalam pandangan Kementerian Luar Negeri juga kami sepakat dengan komisi I DPR itu lebih banyak pernyataan politis. Dan ini tentu untuk keperluan politik dalam negeri perdana menteri Mark Rutte," sambungnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta kepada pemerintah agar berbicara dan merespons peryataan Mark Rutte secara hati-hati. Pasalnya, hal ini baru pernyataan politik di lingkungan pemerintahan.