Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengamankan barang bukti 1,4 juta liter BBM subsidi yang merugikan negara Rp 17 miliar sepanjang 2022.

Mayoritas dari BBM subsidi yang diamankan dari pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi tersebut adalah jenis solar.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati membeberkan alasan BBM subsidi jenis solar jadi yang terfavorit untuk diselewengkan.

Baca juga: BPH Migas Sebut Modus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Mulai Helikopter Hingga Palsukan Rekomendasi

Erika menjelaskan faktor utama adalah adanya disparitas atau perbedaan harga yang signifikan antara solar bersubsidi dengan solar yang digunakan untuk industri.

Diketahui solar subsidi dijual Rp 6.800 per liter, sementara solar untuk industri dijual Rp 20 ribu per liter. Adanya selisih harga yang sangat besar menggiurkan para pelaku untuk menyelewengkan BBM subsidi jenis solar.

"Adanya disparitas harga antara solar bersubsidi dengan solar yang digunakan untuk industri," kata Erika dalam konferensi pers 'Tindak Penyalahgunaan BBM Subsidi Tahun 2022' yang ditayangkan Kompas TV, Selasa (3/1/2023).

Baca juga: Penyalahgunaan BBM Subsidi Tahun 2022: Polri Tangani 919 Kasus, Tetapkan 1.137 Tersangka

"Solar subsidi Rp 6.800, sementara di pasaran harga solar industri berkisar Rp 20 ribu, jadi selisihnya sangat besar. Ini menimbulkan keinginan dari pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi," lanjut dia.

Meski disparitas harga solar subsidi dengan solar industri terlampau signifikan, namun kata Erika spesifikasi kandungan solar keduanya sama sekali tak berbeda.

"Tidak adanya perbedaan spesifikasi antara solar industri dengan solar subsidi. Jadi barangnya sama," tuturnya.

Selain itu, ternyata permintaan pasar untuk solar bagi pelabuhan perikanan, industri, dan pertambangan cukup tinggi. Sehingga mempengaruhi munculnya pelaku penyelewengan BBM subsidi.

Faktor lainnya yakni sistem pengendalian dan pengawasan distribusi BBM yang masih belum optimal.

"Faktor lainnya adalah adanya permintaan pasar untuk solar bagi pelabuhan perikanan, industri dan pertambangan yang jumlahnya sangat besar," kata Erika.

"Sistem pengendalian dan pengawasan distribusi BBM subsidi masih belum optimal," pungkas dia.