TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi pertanyaan terkait penyanderaan pilot Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto mengatakan aksi tersebut sementara ini tidak terkait dengan penahanan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe oleh KPK beberapa waktu lalu.

Terkait hal tersebut, kata dia, memang ada masalah lokal yang muncul di tingkat tenaga kerja di wilayah tersebut.

Persoalan tersebut, kata dia, kemudian memicu aksi kekerasan berupa perusakan pesawat Susi Air yang kemudian bereskalasi menjadi kasus penyanderaan pilot. 

Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan Forum Komunikasi Gubernur Lemhannas RI bersama Pemimpin Redaksi Media Massa dengan tema Mitigasi Risiko Krisis 2023 di kantor Lemhannas RI Jakarta pada Rabu (22/2/2023).

"Tapi tidak ditemukan keterkaitan sistematis antara penahanan Gubernur Papua dengan eskalasi yang baru terjadi minggu lalu," kata Andi.

"Tapi di kami di Lemhannas, ini kembali menunjukkan bahwa fenomena kekerasan di Papua tetap bisa terjadi kapan saja tanpa ada satu pola tertentu yang bisa kita cari treatment khususnya. Dan itu yang sedang kami kaji lebih dalam," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Andi mengatakan pihaknya telah menyelesaikan satu kajian yang fokus pada variabel simtom kekerasan di Papua hingga Januari 2023.

Kajian tersebut, kata dia, merupakan satu dari tujuh kajian tentang Papua yang direncanakan untuk tahun 2023.

Ia mengatakan kajian awal tersebut menemukan sejumlah hal mulai dari peningkatan aksi kekerasan secara jumlah hingga tidak ditemukannya pola terkait aksi kekerasan tersebut.

"Aksi kekerasan di Papua itu cenderung tidak berpola, kecuali lokasi. Kalau lokasi kita bisa tahu, modusnya, terbanyaknya ada di mana. Di kabupaten mana, di wilayah mana, ada polanya. Tapi selain lokasi, tidak ada polanya," kata Andi.

"Jadi dilakukan bulan apa, dilakukan dengan sebab apa, dilakukan oleh kelompok apa, menyerang apa, tidak ada polanya, dan itu mengkhawatirkan," sambung dia.

Temuan lainnya, kata dia, adalah tidak ada korelasi antara indikator ekonomi, indikator sosial, dengan aksi kekerasan. 

Misalnya, kata dia, tidak ada korelasi antara naik turunnya gini ratio, dana otonomi khusus, tingkat kemisminan, pengangguran terbuka dengan aksi kekerasan.

"Dalam artian kita belum punya treatment, harus dicari treatmentnya apa tentang Papua. Itu yang menjadi PR Bu Deputi untuk enam putaran berikutnya," kata Andi.