Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Zaky Ahmad Riva'i mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap Kementerian Keuangan (kemenkeu)

Sebab menurutnya berbagai kasus yang sedang ramai berdampak terhadap hilangnya kepercayaan publik. 

Diketahui belakang ini Kemenkeu tengah menjadi sorotan publik.

Hal ini ditengarai berbagai kasus di antaranya memamerkan kekayaan hingga kepemilikan harta fantastis yang mencapai miliaran oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 

Baca juga: Gaduh di Kemenkeu, Partai Buruh Minta Copot Dirjen Pajak, Periksa Sri Mulyani, dan Bekukan Bea Cukai

"Tindakan oknum ini memang tidak layak. Wajar jika publik marah dan hilang kepercayaan sebab di tengah rakyat sedang berjibaku recovery ekonomi pasca pandemi. Sebaliknya justru para pejabat ini dengan sengaja pamer kekayaan," ujar Zaky dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023).

Presiden harus berani ambil sikap dan mengevaluasi besar-besaran jajaran Kemenkeu.

Juga melakukan tindak tegas para oknum yang telah merusak citra lembaga pemerintahan.  

"Evaluasi kebusukan badan itu harus dimulai dari kepalanya," tegasnya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim juga turut berkomentar. 

Menurutnya luapan kemarahan publik yang meluas hingga muncul gerakan penolakan bayar pajak sangat berbahaya serta menghambat pembangunan nasional.

"Gerakan penolakan bayar pajak merupakan puncak kemarahan publik. Jika terus dibiarkan sangat berbahaya. Sebab 70 persen lebih APBN bersumber dari penerimaan pajak. Bahkan pada tahun 2022 realisasi dari pajak mencapai Rp. 1.716,8 triliun," jelasnya.

"Tentu nilai sebesar ini sangat penting bagi pembangunan nasional. Sehingga gerakan ini tidak boleh dianggap remeh. Khususnya Kemenkeu harus segera ambil langkah taktis dalam upaya counter gerakan tolak bayar pajak yang akan berdampak terhadap pembangunan nasional," pungkasnya.