TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pimpinan Firli Bahuri cs menuai polemik.

Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di komisi antikorupsi.

Mereka melakukan pertemuan dengan lima pimpinan KPK pada Selasa, 4 Maret 2023 untuk menyampaikan protes.

Belakangan juga tersebar sebuah foto ruangan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) asal Polri di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kosong.

Dinarasikan, ruangan yang disebut kosong berada di lantai 9 dan 10.

Di mana lantai 9 diisi penyidik, sementara lantai 10 dihuni penyelidik.

Isu berembus kedua ruangan itu nampak lengang sebagai bentuk protes terhadap pencopotan Brigjen Pol Endar Priantoro dari KPK.

Menanggapi hal tersebut Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel yang juga peneliti ASA Indonesia Institute, mengatakan hal itu laksana 'Cicak vs Buaya' jilid kesekian.

"Tapi pokok pertentangannya kali ini perlu dicermati saksama. Idealnya, harapan saya, walkout-nya anggota Polri itu merupakan wujud keteguhan sikap dalam pemberantasan korupsi," kata Reza kepada Wartakotalive.com, Kamis (6/4/2023).

Jadi, kata Reza, bukan sebatas menyalanya jiwa korsa akibat adanya personel Polri yang diusik oleh pihak non Polri. 

"Anggaplah bahwa gesekan antar dua lembaga hingga beberapa segi bisa berdampak terhadap kekompakan dalam kerja-kerja penegakan hukum. Tapi apabila situasinya memang sesuai dengan harapan saya di atas, maka Polri patut didukung," ujar Reza.

Namun kalau walkout itu lebih dilatari oleh solidaritas sesama baju coklat, menurut Reza, maka hal itu adalah peristiwa yang tidak tergolong luar biasa.

"Jiwa korsa memang lazim terpantik manakala ada pihak luar organisasi yang dinilai coba-coba mengganggu sesama anggota organisasi," katanya.

Baca juga: Pegawai Polri Dukung Brigjen Endar Priantoro yang Dipecat KPK, Kasus Cicak Vs Buaya Terulang Lagi?

Reza mengatakan sekian banyak kalangan menilai KPK kehilangan independensi, profesionalitas, dan integritasnya.