PDIP Tepis Gabung Koalisi Harus Dapat Kursi Capres: Duduk Dulu, 5 Tahun ke Depan Mau Seperti Apa
(PDIP) menepis kalau pihaknya meminta syarat untuk menempati kursi calon presiden (capres) jika ingin bergabung dengan Koalisi Besar.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menepis kalau pihaknya meminta syarat untuk menempati kursi calon presiden (capres) jika ingin bergabung dengan Koalisi Besar.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, pihaknya tidak pernah menyatakan adanya syarat itu, dan lebih mementingkan untuk para ketua umum parpol untuk duduk bersama terlebih dahulu.
"Nggak ada syarat-syaratan. Duduk dulu lah. Bangsa ini mau kemana ke depan, karena seakan-akan PDIP sombong karena belum apa-apa bicara syarat," kata Said kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Said juga menyebut, pihaknya tak mau dibilang terkesan sombong karena harus mensyaratkan kursi capres atau cawapres sekalipun.
Dirinya memandang, masa depan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan lebih penting untuk dibahas dibanding penentuan capres.
"Kami tidak seperti itu. Duduk saja dulu, 5 tahun ke depan mau seperti apa, ayo yang sudah baik dilakukan oleh bapak presiden Jokowi kita lanjutkan. Tapi kita harus jauh juga, tantangannya ke depan pasti berbeda," kata dia.
Terpenting kata Said, saat ini PDIP masih terus membuka silaturahmi kepada setiap parpol untuk kerja sama besar tersebut.
"PDIP akan inisiatif untuk tetap silaturahim dan tetap membentuk kerja sama Akbar partai politik," tukas dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengeklaim jika partainya yang awal mula menggagas rencana koalisi besar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Koalisi besar disebut-sebut akan menggabungkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Menurut Said, sejatinya ketika dulu Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan silahturahmi ke pimpinan partai politik (parpol) adalah untuk membangun kerja sama politik.
Hanya saja, dia menyebut koalisi besar tidak dikenal dalam sistem presidensil yang dipakai Indonesia.
"Kalau bahasanya kawan-kawan koalisi besar. Saya hindari kata itu karena diksi itu tidak ditemukan dalam sistem presidensil," kata Said di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Said menegaskan penamaan yang tepat adalah kerja sama politik besar atau kerja sama akbar parpol.
Baca juga: PDIP Klaim Jadi Penggagas Awal Koalisi Besar Pilpres 2024
"Seharusnya yang pas kerja sama politik besar, kerja sama akbar parpol. Dan itu memang gagasan awal dari kami oleh PDIP," ujarnya.
Dia menyebut upaya membangun kerja sama akbar parpol itu dilakukan Puan dengan bersilahturahmi ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Sesungguhnya kan yang memulai kan PDIP cuma kemudian masih berjalan satu-satu kan begitu," imbuhnya.