Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro mengatakan  Komnas HAM juga melakukan berbagai upaya baik dalam bentuk kajian, penyusunan standar norma dan pengaturan, festival HAM, serta peringatan Hari HAM Internasional dalam pemajuan hak asasi manusia sepanjang tahun 2022.

Komnas HAM juga telah menghasilkan sejumlah enam kajian yang telah diserahkan kepada lembaga eksekutif maupun legislatif.

Pertama, kata dia, adalah kajian Rancangan Undang-Undang terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.

Baca juga: Komnas HAM Sarankan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Papua

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2022 di kanal Youtube Komnas HAM pada Rabu (12/4/2023).

"Kedua, kajian RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ketiga, kajian tentang pembangunan ibukota negara baru dalam perspektif kota hak asasi manusia," kata dia.

Keempat, lanjut dia, kajian instrumen HAM internasional terkait ratifikasi konvensi internasional ILO nomor 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga.

Kelima, kata Atnike, adalah laporan Universal Periodic Review.

"Keenam, pedoman pembangunan infrastrutktur berbasis hak asasi manusia," kata dia.

Komnas HAM, lanjut dia, juga telah menghasilkan empat standar norma dan pengaturan (SNP) yang dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan.

Pertama, kata dia, SNP nomor 8 tentang hak memperoleh keadilan.

Kedua, SNP nomor 9 tentang pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.

Ketiga, SNP nomor 10 tentang hak atas tempat tinggal yang layak.

"Keempat, SNP nomor 11 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia," kata Atnike.

Komnas HAM RI, lanjut dia, juga memiliki acara tahunan Festival HAM yang dilanjutkan dengan Peringatan Hari HAM Internasional.

Pada tahun 2022, kata dia, Komnas HAM melaksanakan konferensi pengarusutamaan kota HAM dengan tema memperkokoh keragaman dan inklusi, mewujudkan Indonesia yang tangguh dan harmonis yang dilaksanakan di Jakarta.

Sedangkan untuk memperingati Hari HAM Internasional, kata Atnike, Komnas HAM menyelenggarakan pameran foto di Terowongan Kendal Jakarta dengan tema inklusi disabilitas hak masyarakat adat melalui pelestarian bahasa asli dan bioskop bisik.

Pada tahun 2022, kata dia, dalam hal tata kelola lembaga Komnas HAM berusaha untuk melanjutkan perbaikan.

"Capaian Komnas HAM pada tahun 2022, kata dia, di antaranya Akteditasi GANHRI dengan nilai A. Indeks reformasi birokrasi dengan nilai BB. Akuntabilitas kinerja dengan nilai B. Nilai kinerja anggaran dengan status sangat baik. Penilaian kearsipan dengan status sangat baik. Serta penerapan sistem merit dengan status baik," kata Atnike.

Laporan Tahunan Komnas HAM RI, kata Atnike, disampaikan kepada publik sebagai laporan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Selain itu, kata dia, laporan tersebut juga merupakan laporan kondisi HAM di Indonesia serta laporan atas perkara-perkara yang ditangani oleh Komnas HAM RI selama tahun 2022.

Tahun 2022, kata dia, merupakan tahun transisi kepemimpinan dari periode 2017-2022 kepada periode 2022-2027 yang akan turut mewarnai ragam peristiwa sepanjang tahun 2022.

Selain melanjutkan penanganan kasus yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka untuk menjawab tantangan dan mewujudkan optimisme Komnas HAM RI dalam pemajuan dan penegakan HAM, kata dia, telah ditetapkan 9 isu prioritas kiprah Komnas HAM pada periode ini.

Sembilan isu tersebut yakni Pelanggaran HAM yang berat, Permasalahan HAM di Papua, Konflik Agraria, dan Kelompok marjinal termasuk di antaranya disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, dan pekerja rumah tangga.

"Kelima, perlindungan pembela HAM. Keenam, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketujuh, bisnis dan HAM. Kedelapan antisipasi Pemilu 2024, dan kesembilan Pemantauan RAN-HAM 2022-2024," kata Atnike.