Golkar Tolak Capres Koalisi Besar Jatah PDIP, Hasto: Kami Jadi Pendengar yang Baik
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi perihal PDIP ingin mendapat jatah sebagai calon presiden (capres) bila bergabung dengan koalisi besar.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi perihal PDIP ingin mendapat jatah sebagai calon presiden (capres) bila bergabung dengan koalisi besar.
Hasto mengatakan pihaknya menghargai sikap Partai Golkar dan PDIP siap menjadi pendengar yang baik.
"Itu kan hak Golkar untuk berpendapat kami menjadi pendengar yang baik," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).
Namun, dia menyebut berdasarkan pengalaman sebelumnya sosok capres akan mengerucut setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan capres.
Menurut Hasto, hal tersebut terjadi seperti ketika Megawati mengumumkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres.
Baca juga: PDIP Sebut Koalisi Pilpres Akan Mengerucut Setelah Megawati Tentukan Capres
"Dari pengalaman mengumumkan Pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerja sama tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily memberikan syarat kepada PDI Perjuangan (PDIP) apabila ingin bergabung dengan rencana koalisi besar.
Ace meminta semua partai politik (parpol) termasuk PDIP agar tak ingin menguasai koalisi besar nantinya apabila sudah bergabung.
Baca juga: Ancaman Koalisi Kebangsaan Untuk PDIP
Dia menegaskan yang terpenting adalah membangun kesepahaman bagi semua parpol yang ingin bergabung.
"Harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," kata Ace di kantor DPP Partai Golkar, kawasan Jakarta Barat, Rabu (12/4/2023).
Ace menuturkan bila PDIP ingin bergabung harus mengikuti aturan main dalam koalisi besar.
"Hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan alasan belum deklarasinya rencana koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang.
Ace mengatakan deklarasi koalisi besar akan dilakukan dalam momentum yang tepat.
"Kan segala sesuatu ada waktunya gitu, sekarang kan masih suasananya suasana bulan Ramadan ya kan," ungkapnya.
Terlebih, Ace menegaskan semua partai politik (parpol) yang akan bergabung dalam rencana koalisi besar adalah bagian dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Secara kebetulan semua partai koalisi ini berada dalam pemerintahan. Tentu ya kita harusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pemerintahan ini," ujarnya.