TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan ihwal pihaknya yang mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan sekadar formalitas belaka.

Bagja menekankan, laporan yang berkaitan dengan perkara akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dibatasi ini memang menjadi sebuah permasalahan dalam tahapan pemilu.

“Ini bukan formalitas, ini benar memang ada masalah. Kita enggak akan mungkin lapor masalah ini kalau tidak selesai secara informal,” kata Bagja kepada awak media, Rabu (9/8/2023). 

Dalam laporannya, Bawaslu mengadukan seluruh Anggota KPU RI tanpa terkecuali.

Padahal di satu sisi, perkara Silon adalah urusan di bagian Divisi Teknis KPU yang diketuai oleh Idham Holik.

Terkait hal itu, Bagja menegaskan, ihwal Silon berdasarkan hasil rapat pleno diputuskan bukan hanya sekadar persoalan satu orang atau satu divisi saja.

“Dan persoalan ini kan bukan persoalan hanya satu person ya, tapi juga kesepakatan mungkin juga dalam pertimbangan pleno dan lan-lain,” tuturnya. 

“Tentu itu kami serahkan kepada DKPP untuk kemudian menindaklanjutinya,” sambung Bagja.  

Sebagaimana diketahui, semua Anggota KPU RI diadukan oleh Bawaslu RI ke DKPP RI.

Aduan ini berkaitan dengan perkara akses Silon yang dibatasi oleh KPU, sehingga Bawaslu tak bisa melakukan pemantauan sepenuhnya terkait data dan dokumen bakal calon anggota legislatif.

“Aduan dari Bawaslu disampaikan ke DKPP kemarin, Senin 7 Agustus 2023, sore. Saat ini masih dalam proses,” kata Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat dikonfirmasi, Selasa.

“Semua (anggota KPU) diadukan,” tambahnya.

Saat ini aduan Bawaslu tengah dalam proses verifikasi administrasi terlebih dahulu oleh DKPP sebelum selanjutnya masuk ke verifikasi materiil.

Baca juga: Perkara Silon, Pengamat: Bawaslu Punya Wewenang Besar Hadapi KPU Ketimbang Hanya Lapor ke DKPP

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono pun saat dihubungi terpisah membenarkan ihwal aduan tersebut.