TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin terus menyoroti soal pembelian pesawat bekas Mirage 2000-5 dari Qatar senilai Rp 12 triliun oleh Kementerian Pertahan (Kemenhan) RI.

TB Hasanuddin mengatakan, bahwa pihaknya bersama jajaran di Komisi I DPR tak mendapat laporan dan pembahasan dari Kemenhan RI soal pembelian pesawat bekas tersebut.

Apalagi, pesawat jet asal Qatar itu tak dimasukan dalam rencana pembelian serta di bahas bersama dengan Komisi I DPR. Dia bahkan mengetahui soal pembelian pesawat bekas dari media massa.

Hal itu disampaikan TB Hasanuddin saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Kamis (17/8).

"Mari kita lihat, pembelian di Qatar itu sampai sekarang ini belum pernah dibahas di komisi I. Jadi tidak pernah dipaparkan bahwa kami akan membeli nih 10 atau 11 unit dari Mirage 2000-5 dari Qatar atau bekas untuk dibeli ke Indonesia," kata TB Hasanuddin.

Pria yang akrab disapa Kang TB ini juga menyoroti soal lifetime atau masa hidup pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar yang hanya sampai 10 tahun ke depan.

Meski, dia mendapat penjelasan dari Dinas Penerangan Kemenhan bahwa pembelian Mirage dari Qatar dalam rangka mengisi kekosongan ketika pesawat Rafale dari Perancis akan datang tiga tahun kemudian.

Tetapi, TB Hasanuddin juga mendapat informasi bahwa pesawat Mirage dari Qatar tidak serta merta bisa dikirim dalam waktu dekat.

"Lalu mereka akan reparasi dulu pemeliharaan dulu baru dua tahun kemudian akan tiba. Kalau dua tahun baru akan tiba lalu dari hari ini sampai dua tahun kemudian pakai pesawat apa kita. Kosong juga," sambung TB.

TB Hasanuddin juga mengaku tidak mengetahui secara pasti soal uang pembelian pesawat Mirage asal Qarar tersebut. Karena, anggarannya tak dibahas di Komisi I DPR.

Dia hanya menyebut, bahwa postur perencanaan pembelian pesawat yang masuk ke Komisi I DPR RI hanya pesawat jet Rafale asal Prancis.

TB Hasanuddin juga menanggapi soal pembelian Kapal Selam asal Korea Sslatan. Dia pun juga menyoroti soal anggapan bahwa Kapal Selam yang dibeli tidak bisa 'menyelam'.

Dia pun mengingatkan bahwa pembelian alusista perlu direncanakan dengan matang. Sebab, jangan sampai ada anggapan yanh muncul bahwa pembelian alusista atas selera pemimpinnya.

"Jadi jangan membeli pesawat atau alusista itu jangan hanya karena selera para pemimpin saja. Harus selera nasional sesuai aturan perundang-undangan," tegas TB Hasanuddin.