Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pesan Komisi III DPR ke Kapolri di AMMTC: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Kejahatan Luar Negeri

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta, agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dapat mendorong munculnya langkah penyelesaian konkre

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Pesan Komisi III DPR ke Kapolri di AMMTC: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Kejahatan Luar Negeri
Dok. Polri
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berfoto bersama Menteri hingga Kepala Polisi Negara yang tergabung dalam ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Hotel Meurorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (21/8/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta, agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dapat mendorong munculnya langkah penyelesaian konkret terhadap situasi ancaman kejahatan lintas negara di ASEAN.

Sebab, Sahroni melihat, beragam kasus lintas negara yang terjadi di negara-negara ASEAN, sudah sangat meresahkan.

"Komisi III berharap, Kapolri dapat menjadi aktor utama yang mendorong munculnya langkah-langkah konkret dalam penyelesaian kejahatan di kawasan. Karena banyak isu keamanan lintas negara di ASEAN ini yang patut menjadi perhatian. Mulai dari narkoba, terorisme, penyelundupan, hingga yang sedang marak, TPPO," kata Sahroni dalam keterangannya Selasa (22/8/2023).

"Ini semua kan juga ranah pekerjaan kepolisian. Jadi Pak Kapolri harus perjuangkan agar jangan sampai Indonesia jadi sasaran kejahatan dari luar negeri,” imbuhnya.

Hal itu disampaikannya menanggapi penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lebih spesifik, Sahroni juga berharap, agar negara-negara yang hadir dalam AMMTC, bisa berkomitmen bersama untuk melakukan pemberantasan TPPO secara bahu membahu.

BERITA TERKAIT

Sebab menurutnya, kasus TPPO akan sangat sulit diberantas sampai tuntas, jika masing-masing negara masih melihat dengan tingkat urgensi yang berbeda.

“Terutama soal TPPO, saya rasa perlu ada kerja sama kuat dari seluruh negara yang hadir, untuk memberantas ini. Kalau hanya penyelesaian dari dalam negeri, ini akan sulit sekali memutus rantainya. Karena apa? Demand dari luar tetap ada dan tinggi. Sehingga oknum dari dalam negeri jadi terus menerus cari celah. Itu yang merepotkan,” ucapnya.

Hal ini Sahroni utarakan sebab dirinya melihat, Indonesia kerap menjadi negara yang sangat dirugikan akibat tindakan kejahatan lintas negara.

Berbagai aksi penyelundupan dari luar juga dianggap telah memicu timbulnya serentetan tindak kejahatan di dalam negeri.

Baca juga: Kapolri Serahkan Estapet Ketua AMMTC ke-18 Kepada Laos, Indonesia Siap Mendukung

“Karena kita sering lihat, Indonesia ini kerap jadi tempat senjata dan narkoba diselundupkan, WNI jadi objek trafficking, jadi sarang teroris, intinya Indonesia jadi tempat ‘nyaman’ bagi kriminal internasional. Ujung-ujungnya kriminalitas di dalam (negeri) ikut meningkat. Ini yang harus kita perjuangkan untuk diberantas. Dan untuk itu, tentu harus dengan koordinasi yang kuat dengan para mitra dari negara ASEAN," pungkas Sahroni.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas