Jadi, sekarang perguruan tinggi sendiri yang merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi.

"Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototype, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya, keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi," ungkap Nadiem.

Adapun caranya, pihak kampus atau program studi memberikan penjelasan ke Badan Akreditasi bahwa mahasiwanya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikannya selama menempuh pendidikan di tempat itu.

Baca juga: Nadiem Makarim Tak Wajibkan Skripsi, Rektor Universitas Teknik Sumbawa: Beri Keleluasaan Kampus

"(Pihak kampus menjelaskan ke Badan Akreditasi) bahwa 'saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya karena saya sudah membuktikan selama bertahun-tahun ini', jadi untuk beberapa kampus atau Prodi yang merasa proses mereka sudah selesai dengan (melakukan uji) Project B sudah ada pembuktian hasil kompetensi, maka tugas akhir tidak wajib lagi," tegas Nadiem.

Ini adalah transformasi yang cukup besar dilakukan Kemendikbud karena ingin memberikan kepercayaan kembali kepada setiap kepala prodi, kepada dekan-dekan dan kepala departemen untuk menentukan uji apa yang cocok untuk mahasiwanya.

"Ada cara-cara lain untuk membuktikan hasil lulusan mahasiwanya," sambung Nadiem.

Jadi dampaknya, kampus atau prodinya  semakin bebas untuk mendorong anaknya melakukan pendidikan di luar kampus, seperti project best learning, proyek di lapangan dan proyek riset lainnya.

Menurut Nadiem, kewajiban pukul rata terhadap standar nasional kelulusan kampus sudah tidak relevan lagi digunakan di Indonesia.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)