"Pada prinsipnya kita mendukung program pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi bersama. Apalagi akan penambahan PMN bagi BUMN Karya," ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mendorong agar Komisi VI DPR RI turut menangani persoalan di BUMN Karya. Dalam rapat dengan Komisi VI baru-baru ini, Menteri Erick menyatakan pihaknya tengah melakukan restrukturisasi BUMN Karya. Dia menjamin, proses restrukturisasi akan selesai pada dua hingga tiga tahun ke depan.

Sebagai salah satu langkah konkret, Erick mengubah skema pemberian dana. Pemerintah akan langsung mengalirkan dana ke vendor bukan ke perusahaan BUMN Karya. Langkah itu diambil agar vendor yang belum dibayar mendapatkan haknya.

"Kalau ada korupsi vendor, ya kita penjarakan para pimipnan BUMN itu," tegasnya.

Baca juga: Intan Fauzi: PAN Jadi Parpol di Parlemen Usung Caleg Perempuan Terbanyak di Pileg 2024

Menteri BUMN tidak terima BUMN Karya disebut sebagai perusahaan negara yang bangkrut dan banyak utang. Hal itu dia katakan menyusul rencana konsolidasi BUMN Karya dari awalnya 9 perusahaan menjadi 4.

Rencana konsolidasi BUMN Karya menjadi 4 perusahaan ini menurut Erick adalah upaya memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah tersebut. Erick memastikan agar proyek jangka panjang seperti infrastruktur ini didukung juga dengan pembiayaan jangka panjang.

"Karena itu kita adakan restrukturisasi. Dan utang daripada Karya di Himbara yang tadinya Rp 120 triliun sudah turun sampai Rp 70 triliun. Artinya ada percepatan yang dilakukan, tapi harus sabar. Karena proyek infrastruktur itu perlu waktu," tandas dia.