Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hadiri Upacara HUT Ke-78 TNI, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Netralitas TNI di Tahun Politik 2024

Ketua MPR RI Bamsoet mengingatkan untuk TNI harus bersikap dan mempertahankan netralitas di tahun politik Pemilu 2024

Penulis: Fransisca Andeska
Editor: Content Writer
zoom-in Hadiri Upacara HUT Ke-78 TNI, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Netralitas TNI di Tahun Politik 2024
Istimewa
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menghadiri Upacara Parade dan Defile dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 TNI, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kiprah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang genap memasuki usia ke-78 tahun. 

Bamsoet yang juga penerima penghargaan Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI-AL ini mengingatkan agar setiap personel TNI tetap mempertahankan dan menjalankan netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat.

"TNI adalah anak kandung rakyat sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara, yang harus memegang teguh sapta marga dan sumpah prajurit sebagai pegangan dalam bertindak. Karenanya TNI jangan di downgrade menjadi alat politik untuk mengejar kekuasaan," ujar Bamsoet dikutip dari keterangan persnya, Kamis (5/10/2023). 

Hal itu disampaikan oleh Bamsoet usai menghadiri Upacara Parade dan Defile dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 TNI, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023). Adapun upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Inspektur Upacara, serta Panglima Divisi 3 Kostrad Mayjen TNI Choirul Anam sebagai komandan upacara.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Generasi Muda Harus Jadi Pimpinan yang Mampu Beri Pengaruh Positif

Turut hadir antara lain, Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. 

Hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wapres ke-11 RI Boediono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan bahwa tidak heran apabila rakyat memberikan apresiasi tinggi untuk TNI. Sebab, TNI telah berperan dan berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara. Hal itu terlihat dari hasil survei Litbang Kompas pada Februari 2023, yang menunjukan 86,5 persen responden menyatakan citra TNI baik. 

BERITA TERKAIT

Tingginya apresiasi rakyat, lanjut Bamsoet, tidak boleh membuat TNI cepat berpuas diri. Melainkan harus menjadi cambuk untuk terus meningkatkan kemampuannya.

"Mengingat tantangan yang dihadapi bangsa dan negara kedepannya semakin kompleks. Khususnya dalam menghadapi potensi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan Informasi di dunia digital, yang dikenal juga dengan cyber warfare. Karenanya sangat penting bagi TNI untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain. Bahkan jika perlu juga membentuk angkatan ke-IV, Angkatan Siber, melengkapi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," jelas Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet Jajaki Kerja Sama Investasi Indonesia Tower dengan Pengusaha Arab Saudi

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. 

Menurutnya, TNI juga perlu didukung dengan anggaran yang proporsional. Mengingat hingga saat ini, anggaran pertahanan Indonesia masih yang terkecil di ASEAN. Pada tahun 2023 lalu misalnya, Kementerian Pertahanan mendapatkan sekitar Rp134,32 triliun. Walaupun terbesar diantara Kementerian lain, namun angka tersebut hanya sekitar 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Idealnya, berbagai negara besar dunia menganggarkan anggaran pertahanan sekitar 2 persen dari PDB. Di ASEAN saja, Singapura menganggarkan sekitar 3 persen dari PDB, dan Vietnam sekitar 2,3 persen dari PDB. Karena anggaran pertahanan yang masih jauh dari ideal, tak heran jika modernisasi Alutsista hingga kesejahteraan dan pembinaan prajurit TNI belum dapat berjalan maksimal," pungkas Bamsoet. 

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Langkah KADIN dalam Menyusun Roadmap Indonesia Emas 2045

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas