Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan dan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 kepada 16 pimpinan instansi.

Acara tersebut digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Rabu (6/12/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri PAN/RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pj Gubernur Bali, sejumlah kepala daerah dan pimpinan instansi, serta para penerima penghargaan.

Penghargaan untuk Pemda dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada semua tema Tahun 2023 diberikan kepada Walikota Tangerang, Walikota Yogyakarta, dan Bupati Hulu Sungai Selatan.

Untuk kategori Pemda yang berhasil mendapatkan nilai SAKIP menjadi A pada Tahun 2023 diberikan kepada Bupati Banyumas dan Walikota Madiun.

Baca juga: Format Debat Capres-Cawapres Masih Banyak Diributkan, Begini Usulan Wapres Maruf Amin

Pengargaan Pemda dengan Predikat SAKIP A dengan nilai tertinggi diberikan kepada Bupati Banyuwangi.

Sedangkan untuk Pemda dengan Predikat SAKIP AA diberikan kepada Gubernur DI Yogyakarta.

Apresiasi Kementerian dan Lembaga pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023 diberikan kepada Staff Ahli Kemenko Bidang Marvest, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM,  Sestama BPS, dan Sestama LKPP.

Sedangkan untuk Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak peraih Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 diberikan kepada Menteri Keuangan,  Kasum TNI, dan Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Ma'ruf mengatakan memasuki tahun 2024 kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat.

Diharapkan hal itu semakin mendekatkan pada cita-cita menuju birokrasi qkelas dunia.  

Ma'ruf mengatakan menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi, kini sudah banyak perubahan yang berarti. 

Persentase Instansi Pemerintah yang mencapai Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan kategori “Baik” ke atas, kata dia, juga semakin meningkat.