Begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di sektor-sektor strategis.

Menurutnya peningkatan kualitas birokrasi yang mendapat penilaian positif dari lembaga internasional juga patut dibanggakan.

Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators (WGI), kata dia, menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara. 

Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia yang semula 64,76 tahun 2022, kini berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023. 

Sejumlah capaian tersebut, kata dia, hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat untuk terus berbenah.

Ia mengatakan berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen ASN harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, melainkan juga di daerah.

Saat ini, kata dia, implementasi RB di tingkat pemerintah kabupaten/kota masih menuntut upaya bersama.

Data dari KemenPAN-RB, kata dia, mencatat kurang lebih 32 persen, atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori “Baik”. 

Angka tersebut, kata dia, adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan capaian pada kementerian/lembaga yaitu sekitar 92%, dan pemerintah provinsi sekitar 88%.

"Persoalan lainnya adalah meskipun Indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya," kata dia.

"Kemudian, kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara. Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan," sambung dia.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dibangun, kata dia, semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal.

Ia juga menyoroti perkembangan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi DKI.

Aspek pelayanan publik, kata dia merupakan inti dari pelaksanaan RB.