TRIBUNNEWS.COM - Polemik pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbuntut panjang.

Sebelumnya, Ade Armando telah diberi ultimatum oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Kaesang mempersilakan Ade Armando untuk keluar dari partai apabila tidak bisa mengikuti aturan konstitusi terkait DIY.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut bahwa PSI taat konstitusi.

Baca juga: Sekjen PSI Sudah Berbicara dengan Sri Sultan HB X Terkait Ade Armando, Ini Respons Gubernur DIY

"Kami partai PSI taat pada aturan konstitusi apalagi yang menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).

Oleh karena itu, ia mempersilakan Ade serta kader PSI yang tidak bisa mengikuti UU atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 supaya keluar dari partai.

"Bang Ade atau kader lain yang tidak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," tutur pria berusia 28 tahun itu.

Ade pun menyebut dirinya telah dihubungi oleh partainya terkait opini yang dikeluarkannya soal politik dinasti DIY.

Ia mengatakan tidak memberikan klarifikasi mengenai ucapannya itu kepada Kaesang.

"Tapi saya dihubungi oleh DPP," kata Ade kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Ia menyatakan, pihak DPP memberikan sejumlah penjelasan imbas pernyataan dirinya itu.

"Menjelaskan sikap Ketum terhadap kasus saya. Menjelaskan bahwa PSI Yogya diteror. Baliho, spanduk, banner PSI dicabut. Rumah keluarga mertua Kaesang didemo," jelas Ade.

Sekjen PSI Temui Sri Sultan HB X

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni, menemui Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, Kamis sore.