TRIBUNNEWS.COM, GROBOGAN – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi Puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan pada Selasa (23/1/2024). Kunjungan ini guna memastikan pelayanan stunting dapat diakses oleh seluruh peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kunjungannya tersebut sekaligus ingin memastikan ketersediaan alat ultrasonografi (USG) untuk pemeriksaan kehamilan agar pelayanan persalinan yang dijalani oleh peserta JKN dapat berjalan optimal.

“Pagi ini saya datang ke Puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ingin memastikan bahwa puskesmas memiliki alat USG untuk mengecek kehamilan,” kata Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Jokowi menyampaikan, pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10.000 puskesmas di seluruh tanah air dan 300 alat timbang bayi ke beberapa posyandu. Menurutnya, dengan adanya penyebaran kedua alat tersebut semakin menguatkan upaya promotif preventif yang dilakukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sehingga mampu membuka akses baggi masyarakat, khususnya peserta JKN.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyempatkan berinteraksi dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Dirinya juga ingin memastikan bahwa peserta JKN mendapatkan pelayanan yang baik oleh petugas kesehatan dan tidak ada biaya yang harus dibebankan oleh peserta saat menjalani pengobatan di puskesmas tersebut.

Baca juga: DPS BPJS Kesehatan Sampaikan Opini Syariah Program JKN di Aceh

Tak hanya itu, Jokowi juga ingin memastikan bahwa peserta yang mengakses layanan di puskesmas tersebut memiliki kepesertaan JKN yang aktif. Menurutnya, keaktifan peserta sangat penting agar mudah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, ia juga mendorong peserta untuk menjaga keaktifan kepesertaan JKN agar bisa digunakan saat membutuhkan layanan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Heni Riswanti menyampaikan penyelenggaraan Program JKN yang diusung sejak 1 Januari 2014 telah membawa angin segar bagi seluruh masyarakat. Pasalnya, kehadiran program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bisa memberikan penjaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sesuai dengan indikasi medis oleh dokter, termasuk pelayanan persalinan hingga pascapersalinan.

Sebagi contoh, BPJS Kesehatan menjamin pemeriksaan kehamilan atau Ante Natal Care (ANC) baik di FKTP maupun di rumah sakit. Pemeriksaan ANC di FKTP saat ini bisa dilakukan sebanyak enam kali, termasuk diantaranya pemeriksaan utrasonografi (USG) sebanyak dua kali oleh dokter. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menjamin pelayanan pasca persalinan atau Post Natal Care (PNC) yang dapat dilakukan di FKTP atau di rumah sakit. Pelayanan PNC dilakukan sebanyak empat kali pemeriksaan yang mencakup tiga kali pemeriksaan ibu dan bayi dan satu kali pemeriksaan ibu.

"Dengan berbagai inovasi yang dihadirkan, akses layanan kesehatan, khususnya proses persalinan bisa semakin mudah. Harapannya, dengan terbuka luasnya akses bagi peserta bisa memudahkan peserta untuk mendapatkan tindakan," kata Heni.

Ia menjelaskan, saat ini BPJS Kesehatan tengah melakukan upaya transformasi mutu layanan. Upaya tersebut ditujukan agar pelayanan yang diterima oleh peserta dapat semakin mudah, cepat dan semua setara. Salah satu bentuk nyata yang dilakukan BPJS Kesehatan yaitu dengan menetapkan Janji Layanan JKN yang wajib dilakukan oleh seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.

Adapun komitmen yang terdapat dalam Janji Layanan JKN tersebut, di antaranya dengan menerima Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas sah peserta JKN, tidak membatasi hari rawat inap, tidak meminfa fotokopi berkas saat peserta berobat, tidak meminta biaya tambahan, memastikan ketersediaan obat, dan melayani peserta JKN dengan ramah tanpa diskriminasi.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Pastikan Penyakit Demam Berdarah Dengue Dijamin Program JKN

Untuk itu, Heni mengatakan BPJS Kesehatan akan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan dengan harapan perbaikan mutu layanan yang diterima peserta JKN semakin meningkat. Dia berharap, fasilitas kesehatan dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN menjadi lebih mudah, cepat, dan setara.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Toroh 1, Iwan Satrianto menyampaikan, alat USG dan timbangan bayi merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan sebagai dukungan terhadap program pencegahan stunting. Melalui alat ini, potensi stunting saat kehamilan dapat terdeteksi sejak dini.

“Hasil pemeriksaan ini langsung terkirim melalui whatsapp peserta, tadi Presiden Jokowi juga melihat langsung data terkirim ke ibu hamil. Selain itu laporan by data juga akan terkirim ke Kementerian Kesehatan, sehingga pemerintah dapat mendata adanya kasus stunting yang ada di wilayah-wilayah,” kata Iwan.

Pada akhir pertemuan tersebut, Iwan berharap agar pemerintah baik pusat maupun daerah bisa bersama-sama meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal dan memberikan kenyamanan dan kepuasan pada seluruh peserta.

Baca juga: Tingkatkan Mutu Layanan JKN, BPJS Kesehatan Dukung Pengembangan Kompetensi Dokter