Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan untuk hadirkan demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat agar tak lahir kebijakan yang sewenang-wenang.

Mulanya Titi menyebutkan bahwa fenomena kecenderungan untuk mengakomodasi partai politik telah terjadi sejak lama, bahkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian berlanjut sampai dengan era Jokowi. 

“Bahkan pada 2019 hanya ada dua partai tercatat yang tidak berada di dalam kabinet pemerintahan. Oleh karena itu di dalam sistem demokrasi yang sehat, kelompok penyeimbang itu sangat dibutuhkan dalam rangka memastikan tidak terjadi kesewenang-wenangan,” kata Titi kepada Tribunnews.com di UI Depok, Jumat (8/3/2024). 

Ia melanjutkan kesewenangan itu memaksakan kebijakan-kebijakannya melalui kelompok-kelompok pendukung yang terkonsentrasi pada kelompok pro pemerintah.

Baca juga: Soal Sengketa Pemilu di MK, Guru Besar Fakultas Hukum UI:Jalan yang Sulit Bagi Siapapun 

“Akhirnya parlemen tidak bisa bekerja menjadi kekuatan penyeimbang yang menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif,” tegasnya.

Jadi harapannya, kata Titi supaya tidak terulang fenomena yang terjadi pada 2019 terutama dimana kekuatan kontrol di parlemen sangat lemah dan diikuti dengan lahirnya banyak legislasi kontroversial.

“Misalnya Undang-Undang Minerba,Undang-Undang MK, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja,” jelasnya.

Atas hal itu dikatakan Titi maka sangat dibutuhkan komitmen dari partai-partai pendukung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud mau mengambil peran dan jalan demokrasi sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah atau presiden terpilih

“Bukan untuk menggerogoti legitimasi. Tapi justru untuk menjaga pemerintahan agar tetap berjalan pada koridor dan relnya,” tegasnya.