TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Besar kemungkinan dua partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran di DPR RI.

PDIP telah memberi sinyal tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sementara PKS 'ditolak' oleh anggota Koalisi Indonesia Maju.

Meski demikian belum ada keputusan akhir dari PDIP dan PKS akan menjadi oposisi di DPR.

Pertimbangan PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap politik PDIP bisa saja diputuskan pada kongres PDIP yang rencananya digelar pada April 2025 mendatang.

Hal ini berkaca dari sejarah di mana PDIP mengumumkan sikapnya menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui forum kongres.

Namun Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rapat kerja nasional (rakernas) PDIP pada Mei 2024 mendatang dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.

"Nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada," ujar dia.

Penjelasan PKS

Sementara PKS ditolak oleh parpol pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Penolakan terutama digaungkan oleh Partai Gelora.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu tak mempersoalkan penolakan yang disampaikan Partai Gelora.

Menurut dia pihaknya itu mempunyai pengalaman sebagai partai politik yang pernah berada di dalam dan luar pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Bagi kami enggak masalah, mau di luar, di dalam. Kami punya pengalaman tersendiri, ya," kata Syaikhu ditemui di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Dia menyatakan PKS belum menentukan sikap politiknya ke depan, apakah bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi.

Menurutnya, mengenai hal ini PKS menunggu keputusan hasil musyawarah Majelis Syura.

"Kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam polisi atau oposisi sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syura atau badan pekerja Majelis Syura."

Kekuatan Oposisi di DPR Jika PDIP dan PKS Bersatu

Jika PDIP dan PKS menyatakan sebagai oposisi maka setidaknya ada enam parpol pendukung  pemerintahan Prabowo-Gibran di DPR kelak.

Enam parpol itu terdiri dari  Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKS.

Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju adalah empat parpol di parlemen yang sebelumnya mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Sementara Nasdem dan PKB tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama PKS mengusung Anies-Muhaimin.

Berikut daftar perolehan suara 8 partai pada Pileg DPR RI Periode 2024-2029 yang telah ditetapkan KPU RI:

1. PDI-P: 25.387.279 (16,72 persen)

2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)

3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)

4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)

5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)

6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)

7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)

8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)

Dari hasil perolehan suara di atas terlihat suara PKS adalah 8,42 persen sementara PDIP 16,72 persen yang jika ditolak sekitar 25 persen.

Artinya suara PKS-PDIP 25 persen di parlemen masih kalah dari suara parpol pendukung Prabowo-Gibran 75 persen.

Tapi PKS dan PDIP Sulit Bersatu

Kendati demikian PKS dan PDIP disebut sulit kompak menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai  basis ideologi PDIP dan PKS sangat berbeda, bahkan bertentangan.

“PDIP dan PKS ibarat air dan minyak, basis ideologinya sangat berbeda, bahkan bertolak belakang,” kata Umam, Kamis (25/4/2024) dikutip dari Kompas.com.

Umam mengatakan PDIP dan PKS memang berpeluang memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik.

Namun keduanya diyakini akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai lantaran ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi.

“Jika PKS dan PDIP menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Umam.

Di sisi lain, koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran semakin gemuk dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Umam mengatakan Koalisi Indonesia Maju memang masih membutuhkan kekuatan tambahan.

Sebab, gabungan suara empat partai pengusung, yakni, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) hanya menghasilkan 43,18 persen kekuatan di parlemen atau setara 48,2 persen kursi DPR RI.

Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam transisi kekuasaan, menurut Umam, dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen.

“Dalam konteks ini, pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen,” ujarnya.