Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik  Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti meyakini 80 persen PKS bakal gabung partai koalisi Prabowo-Gibran.

Hal itu dikatakan Ray jika PKS dalam waktu dekat tak umumkan akan berperan sebagai oposisi pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"PKS menurut saya 80% akan masuk (parpol koalisi Prabowo-Gibran). Kalau PKS tidak deklarasi dari sekarang bahwa berada posisi oposisi," kata Ray, Jumat (3/5/2024).

Itu artinya 80% PKS ingin diajak masuk ke parpol koalisi Pemenang Pilpres 2024 tersebut.

"Kecuali sekarang ini PKS deklarasi bahwa mereka menempatkan posisi sebagai oposisi. Kalau sampai sekarang PKS tidak menyebut itu, berarti ingin sekali diajak. 80% PKS akan ikut gabung, kalau Prabowo benar-benar mengajak," jelasnya.

Menurutnya ganjalan PKS masuk parpol Koalisi Prabowo-Gibran saat ini karena ada protes dari Partai Gelora. 

"Ini jadi ujian untuk Prabowo mampu tidak menghadapi konflik yang seperti ini. Karena konflik internal seperti ini akan banyak terjadi di sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.

Baca juga: Gerindra Tegaskan Prabowo Tetap Buka Pintu untuk PKS Meski Ditolak Partai Gelora

Kemudian Ray mengungkapkan apakah Prabowo berani mengambil PKS lalu meninggalkan Gelora. 

"Saya yakin Prabowo bakal berani. Jadi Pak Prabowo akan ambil PKS dengan sendirinya akan 'meninggalkan' Gelora. Meninggalkan bukan dalam artian dilepas begitu saja, tidak. Hanya Gelora akan tetap berada di koalisi," kata Ray.

Keberatan-keberatan Gelora dicatat oleh Prabowo, kata Ray.

Tapi kalau kemudian Gelora tidak terima tidak permasalahkan. 

"Artinya Pak Prabowo tidak akan ngotot mempertahankan gelora di koalisinya. Karena tidak ada kursinya sama sekali di DPR. Jadi jelas lebih menguntungkan Pak Prabowo menggandeng PKS dibandingkan dengan Gelora dari semua aspek," tegasnya.

Prabowo Masih Terima PKS

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto masih membuka pintu bagi PKS yang memberikan sinyal bergabung ke dalam koalisi pemerintahannya ke depan. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Saras mengatakan, Prabowo ke depannya akan mengedepankan persatuan untuk pemerintahannya. 

Termasuk, merangkul kalangan elite politiknya. 

"Sampai sekarang pun tentunya pintu selalu terbuka. Karena Pak Prabowo sekali lagi selalu kedepankan persatuan Indonesia, terutama dari kalangan elitnya," tutur Saras, Kamis (2/5/2024).

Saras menuturkan pihaknya masih terbuka untuk mengajak pihak manapun bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran. 

Termasuk, kemungkinan PKS yang digadang-gadangkan memberi sinyal kuat ingin bergabung. 

Namun ia menegaskan bahwa keputusan bergabung atau tidaknya dalam koalisi ada di tangan Prabowo. 

"Sampai sekarang pun tentunya pintu selalu terbuka. Karena Pak Prabowo sekali lagi selalu kedepankan persatuan Indonesia, terutama dari kalangan elitnya."

"Dinamika politik tentunya masih sangat dinamis, organik, apapun bisa terjadi," imbuhnya. 

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen, yaitu PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

Sementara itu, partai politik nonparlemen yang mendukung Prabowo-Gibran di antaranya Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Partai Gelora memilih menolak dengan tegas wacana kehadiran PKS di koalisinya bersama Prabowo. 

Penolakan tersebut salah satunya disuarakan Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik. 

Mahfuz menyinggung PKS yang selalu memainkan narasi ideologisnya melawan pemerintah, termasuk kepada presiden dan wakil presiden terpilih  Prabowo-Gibran.

"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz, Senin (29/4/2024).

Mahfuz kemudian juga mengungkit serangan PKS kepada Prabowo-Gibran, termasuk saat kampanye. 

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz.

Mahfuz lalu mengingatkan publik dengan narasi yang pernah muncul dari kalangan PKS.

Menurutnya, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

"Ketika pada 2019, Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ucapnya.