5 Kritik Terbaru Megawati ke Pemerintahan Jokowi: Soal Hukum, Izin Tambang hingga Kapolri
Megawati Soekarnoputri kembali melancarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi mulai dari soal hukum hingga revisi UU TNI.
Penulis: Hasanudin Aco
Megawati akan mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika Hasto ditangkap.
Megawati mengaku sudah meminta Hasto agar tak takut jika dipanggil aparat penegak hukum.
"Sudah enggak usah takut, kalau kamu (Hasto) diambil, aku pergi ke Kapolri," kata Megawati di lokasi.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini mengaku ingin mendengar langsung pernyataan Kapolri.
"Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Lho iya lah. Enak saja," ujar Megawati.
Megawati mengaku sangat heran lantaran kader PDIP kerap dipanggil aparat penegak hukum.
"Coba pikir, coba kalau bisa. Tapi mau ngambil saya pada enggak berani. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu lho," ungkapnya.
Belakangan Hasto memang beberapa kali dipanggil aparat penegak hukum, yakni Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terakhir, Hasto dipanggil KPK untuk dimintai keterangan atas kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.
KPK juga memanggil Hasto untuk dimintai keterangan dalam kasus suap proyek jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Tak Setuju Revisi UU TNI
Megawati tak setuju wacana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang tentang Perubahan Ke-3 atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Megawati menduga bahwa pengguliran revisi dua aturan tersebut sebagai upaya untuk menyeratakan dua institusi, yakni TNI dan Polri.
Megawati pun tak setuju apabila kedudukan TNI dan Polri ke depan disetarakan.
"Sampai saya bilang gini, kalau disetarakan artinya kalau AURI-nya (TNI AU) punya pesawat, berarti polisinya juga mesti punya pesawat dong," ujar Megawati.