"Saya ingin sampaikan, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar, biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri."

"Golkar itu akan Munas sesuai aturan Munas yang lalu yaitu bulan Desember, ya kita tunggu saja Desember tahun ini," ungkapnya dalam sebuah video pendek.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyampaikan permintaan agar wacana Munaslub dihentikan.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Dewan Kehormatan Partai Golkar yang ditandatangani Akbar Tandjung.

Dalam surat itu, ada beberapa sikap Dewan Kehormatan Partai Golkar yang diambil untuk Pemilu 2024.

Pertama, seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar dari tingkat DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa harus menjaga kekompakan dan soliditas partai.

"Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munaslub yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan," kata Akbar dalam surat tersebut.

Kedua, seluruh jajaran Partai Golkar hendaknya fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya)," ujarnya.

Ketiga, meminta DPP Partai Golkar menyusun langkah strategis dan langkah aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam pemilihan umum.

Keempat, meminta DPP Partai Golkar agar tetap konsisten mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menuntaskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Widya)