Selain itu, juga kontrak pembangunan emplasemen dan bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB 6) senilai Rp382 miliar.

Adapun proyek stasiun ini adalah kelas besar tipe B yang terletak di perbatasan Kelurahan Kesawan (Medan Barat) dan Gang Buntu (Medan Timur).

Stasiun kereta api utama PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara dan Aceh yang terletak di ketinggian +22 meter di atas permukaan laut ini melayani ribuan penumpang ke berbagai wilayah di Sumatra Utara.

Terkait hal ini, Director of Operation I Waskita Karya, I Ketut Pasek Senjaya Putra, menyebutkan terdapat banyak tantangan dalam proyek tersebut.

Salah satunya adalah karena pekerjaan pengembangan dilakukan selama stasiun masih aktif beroperasi.

“Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan ini adalah lokasi yang sudah terbangun jalur elevated dan jalur track bawah yang aktif digunakan,” ujar Pasek, dikutip dari siaran pers, Senin (18/4/2022).

Untuk rinciannya, pembangunan JLKAMB 1 lintas Medan–Binjai dilakukan dari Km 0+000 sampai dengan Km 1+745 (P0 - P8) dan untuk lintas Medan–Araskabu yaitu Km 0+000 sampai dengan Km 0+500.

Waskita memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan persiapan, pekerjaan pendukung teknis, pekerjaan pier-pier dan pekerjaan track.

Sedangkan pembangunan JLKAMB 6 adalah pembangunan stasiun kereta api elevated. Titik pekerjaan berada pada stasiun eksisting atau Stasiun Medan yang aktif beroperasi.

Lingkup pekerjaan Waskita, antara lain pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan bore pile, pile cap, pier, boxgider, voided slab, struktur baja sampai mekanikal dan elektrikal.

SVP Building Division Waskita Karya, Anak Agung Gede Sumadi, menjelaskan alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan ini, meliputi mesin bore pile, crane juga launcher gantry membutuhkan space atau ruang bebas dalam melakukan aktifitas.

Masing-masing proyek ini membutuhkan waktu pengerjaan 900 hari.

"Koordinasi dengan pihak Kereta Api sangatlah diperlukan karena pekerjaan dapat dilakukan pada saat window time atau kereta api tidak dalam posisi melayani penumpang dalam menaikkan atau menurunkan penumpang di stasiun tersebut atau pada titik pekerjaan,” kata Agung.

Dalam perkara dugaan suap di lingkungan DJKA Kemenhub, KPK total telah menjerat 14 untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Terakhir KPK menahan PPK Balai Teknik Perkeretaapian (PPK BTP) Semarang, Yofi Oktarisza.