Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjalani tes profile assessment calon pimpinan (capim) KPK di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara di Cilandak, Jakarta, hari ini, Rabu (28/8/2024).

Di sela-sela menjalani tes, Sudirman mengungkapkan tes pada hari ini adalah tes tahap ketiga.

Tes yang dilaksanakan tersebut, kata dia, semacam tes psikologi untuk memastikan kepribadian, kemampuan, kepemimpinan, cara menangani persoalan-persoalan para kandidat cocok atau tidak dengan kebutuhan untuk menjadi pimpinan KPK.

Di dalamnya, kata dia, terdapat serangkaian sub tes dengan muatan soal terkait numerik, matematika, dan menyelesaikan kasus.

Rencananya, kata dia, pada sesi selanjutnya para kandidat akan diberi kesempatan menyiapkan paparan untuk dibahas dalam satu role playing (permainan peran) diskusi di antara peserta untuk memecahkan kasus yang akan diberikan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Tes tersebut, kata dia, diselenggarakan oleh lembaga assessment pihak ketiga yang merupakan lembaga profesional.

"Kalau tes tulis kemarin kan fokusnya pada substansi ya. Pemberantasan korupsi, hukum, KPK. Kalau sekarang ini lebih kepada, memprofilkan kemampuan, kepribadian, tim work dan sebagainya. Lebih ke sana sih perbedaannya," kata Sudirman Said.

Ia memandang sejauh ini tes tersebut berjalan dengan baik dan obyektif meski di antara saingannya juga terdapat sejumlah tokoh atau pejabat publik.

Sebanyak 40 capim KPK termasuk dirinya, kata dia, juga telah dipilih dari ratusan orang sebelumnya di tahapan tes tertulis.

Menurutnya sejauh ini semua kandidat diperlakukan sama dengan fair.

"Jadi kita beri kepercayaan penuh. Mudah-mudahan Pansel memilih yang terbaik siapapun itu. Dan kalau pansel memilih yang terbaik maka insya Allah akan kembali reputasinya," kata dia.

Baca juga: Sudirman Said: Praktik Nepotisme yang Akut Bisa Jadi Penyulut Krisis Politik

"Dan beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab atau kami peroleh juga fokusnya pada penegakan kembali reputasi KPK. Jadi saya kira sangat baik untuk menguji apa jalan keluar atau solusi yang akan diberikan oleh para calon pimpinan," sambung dia.

40 Capim dan 40 Calon Dewas KPK

Diberitakan sebelumnya Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan hasil tes tertulis para Capim dan calon Dewas yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024.

Tes itu sebelumnya diikuti oleh 230 Capim dan 130 calon Dewas. Dari seluruh peserta itu sebanyak 40 orang peserta Capim dan 40 peserta calon Dewas dinyatakan lulus tes tertulis.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Sekretariat Negara pada Kamis (8/8/2024).

"Dari jumlah peserta Tes Tertulis tersebut, yang dinyatakan lulus masing-masing sebanyak 40 orang calon pimpinan KPK dan sebanyak 40 orang calon Dewan Pengawas KPK," kata Yusuf.

Baca juga: Soroti Komposisi Peserta Seleksi Capim KPK, ICW: Jangan Sampai Ada Loyalis Ganda

Para peserta yang lulus diumumkan melalui website Kementerian Sekretariat Negara.

Yusuf mengatakan bahwa para peserta seleksi yang lulus tes tertulis, selanjutnya akan mengikuti tahapan penilaian profil atau profil assessment.

"Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Profile Assesment, yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024," katanya.

Ia mengatakan Panitia Seleksi mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus.

Reputasi KPK Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi

Diberitakan sebelumnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun empat poin dari tahun sebelumnya atau rahun 2021. IPK Indonesia pada tahun 2022 tercatat berada di angka 34. Karena itu Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.

Turunnya skor IPK Indonesia pada tahun 2022 dinilai sebagai yang terburuk sepanjang reformasi.

Hal itu disampaikan Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam jumpa pers di Pullman Hotel, Jakarta Pusat pada Selasa (31/1/2023)

"CPI (Corruption Perceptions Index) Indonesia 2022 kita berada di 34, rangking 110. Dibanding tahun lalu, turun empat poin dan turun 14 rangking-nya," kata dia.

Skor IPK Indonesia di 2022 itu disebut setara dengan negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone. Sementara di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, dan Thailand 36.

Ia mengatakan Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012.

Situasi itu, kata dia, memperlihatkan respons terhadap praktik korupsi masih berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.

"Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," kata dia.

Dia menyebut terdapat delapan indikator penyusunan IPK.

Baca juga: Profil Nurul Ghufron dan Johanis Tanak, Duo Pimpinan KPK Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK 2024

Tiga indeks mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yaitu PRS International Country Risk Guide (dari 48 menjadi 35); IMD World Competitiveness Yearbook (dari 44 menjadi 39); dan PERC Asia Risk Guide (dari 32 menjadi 29).

Indeks yang mengalami kenaikan yaitu World Justice Project - Rule of Law Index (dari 23 menjadi 24) dan Varieties of Democracy Project (dari 22 menjadi 24).

Sementara tiga yang stagnan yaitu Global Insight Country Risk Ratings (47); Bertelsmann Foundation Transform Index (33); dan Economist Intelligence Unit Country Ratings (37).

Secara global, Denmark negara yang menempati posisi pertama dengan IPK 90. Kemudian diikuti oleh Finlandia dan Selandia Baru dengan skor IPK 87.

Menurut Wawan, institusi demokrasi yang kuat dan penghormatan besar terhadap hak asasi manusia juga menjadikan negara-negara tersebut menjadi negara paling damai menurut Global Peace Index.

Sementara itu, Sudan Selatan (13), Suriah (13) dan Somalia (12) yang seluruhnya terlibat konflik berkepanjangan tetap berada di posisi bawah.

Selain itu, sebanyak 26 negara di antaranya Qatar (58), Guatemala (24), dan Inggris (73), berada di posisi terendah dalam sejarah tahun ini.

Diketahui, organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 atau sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih.