Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher, menanggapi rencana pemerintah melakukan potongan gaji karyawan untuk program dana pensiun tambahan.

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan manfaat dana pensiun pegawai sampai dengan 40 persen dari penghasilan terakhir.

Namun menurut Netty, justru wacana itu berpotensi mencekik ekonomi rakyat.

"Saat ini gaji pegawai swasta sudah dipotong untuk membayar Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, untuk PNS dipotong Taspen dan TNI/Polri dipotong Asabri. Itu saja sudah cukup berat. Jika ditambah potongan dana pensiun lainnya, ini bakal mencekik ekonomi rakyat berpenghasilan rendah," kata Netty, kepada wartawan Rabu (11/9/2024).

Netty meminta pemerintah agar tidak buru-buru dalam menerapkan aturan tersebut.

“Standar International Labour Organization (ILO) memang idealnya manfaat pensiun diterima 40 persen dan Indonesia baru 10-15 persen. Apakah dengan alasan ini maka dengan serta merta ditambahkan lagi potongan gaji pegawai untuk dana pensiun?" ujar Netty.

Baca juga: Baleg DPR: RUU Wantimpres RI Juga Beri Kebebasan Presiden Atur Jumlah Anggota

Menurut Netty, pemerintah harus juga mempertimbangkan konteks upah di Indonesia yang kenaikannya tidak berbanding lurus dengan kenaikan kebutuhan hidup.

“Jangan sampai karena mempriprotaskan dana pensiun yang dinikmati di hari tua tapi dana untuk kebutuhan sehari-hari malah berkurang. Kondisi ini bakal menurunkan daya beli masyarakat," ucapnya.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar meluruskan niat dan transparan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pengumpulan dana dari masyarakat.

"Pastikan kebijakan berangkat dari ide memberikan kesejahteraan pada rakyat, bukan sebaliknya. Jangan sampai ada ide pengumpulan dana masyarakat untuk kepentingan mendesak pemerintah, misal untuk membayar hutang yang jatuh tempo," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Netty, dari pada membuat program baru, sebaiknya pemerintah fokus memperbaiki pengelolaan dana pensiun yang sudah ada.

“Misalnya menindak tegas adanya praktik jahat di lembaga-lembaga pengelola dana pensiun yang banyak dikeluhkan masyarakat. Misalnya, keluhan masyarakat tentang tidak cairnya seratus persen atau tak sesuai aturan dana pensiun," tandasnya.

Baca juga: Terungkap di Sidang, Presiden Disebut Perintahkan PT Timah Akomodir Penambang Ilegal

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, meminta agar program pensiun tambahan untuk dipertimbangkan penerapannya.

Pasalnya kata Muhadjir banyak gaji pekerja di Indonesia yang belum di atas rata rata. Muhadjir meminta program tersebut tidak dijalankan sekarang ini.

"Kalau menurunnya daya beli kelas menengah ditambah lagi dengan iuran untuk pensiun itu saya kira terlalu berat untuk sekarang," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (11/9/2024).

Muhadjir mengatakan bahwa sekarang ini pihaknya terus berupaya agar turunnya kelas menengah tidak terperosok ke kategori yang paling dalam.

"Sekarang ini saya sebagai Menko PMK yang berusaha untuk menahan jangan sampai turunnya ini sampai menyodok ke kelas paling bawah, kelas miskin dan sangat miskin," katanya.

Sekarang ini kata dia, pemerintah berhasil menahan turunnya kelas menengah ke level aspiring middle income. Turunnya kelas menengah tidak sampai berimbas pada lapisan yang paling bawah.

"Buktinya apa sekarang kan kemiskinan juga turun, dari 0,98 menjadi 0,93 kan, kemudian miskin ekstrem turun dari 1,12 menjadi 0,8 kan, sudah hampir mendekati nol. Ini artinya penurunan daya beli kelas menengah itu tidak sampai berimbas pada lapisan yang paling bawah, tertahan di aspiring middle class itu," katanya.

Baca juga: Harga Beras Mahal Bikin Bayu Krisnamurthi Dicopot, Erick Thohir Pilih Eks Bos Asabri Pimpin Bulog

Namun, Muhadjir mengingatkan bahwa daya tahan tersebut sifatnya sementara. Oleh karenanya ia meminta berbagai macam tarikan iuran bagi para pekerja untuk dipertimbangkan ulang.

"Sampai kapan kita bisa menahan ini. Karena itu sebaiknya menurut saya berbagai macam tarikan yang diberikan kepada para karyawan sebaiknya dipertimbangkan masak-masak, karena sekarang belum ada penambahan tarikan saja sudah cenderung menurunnya daya beli mereka," tandasnya.