TRIBUNNEWS.COM, - Pelantikan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI tidak berlangsung lama lagi yakni pada 20 Oktober 2024.

Menjelang pelantikan keduanya, sudah muncul kabar kabinet Prabowo-Gibran akan diisi 44 menteri.

Jumlah tersebut bertambah 10 menteri dari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin sebanyak 34 menteri.

Adapun kabar Prabowo akan memiliki 44 menteri, dihembuskan politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), beberapa waktu lalu.

Baca juga: Elite Gerindra Ngaku Tak Tahu Prabowo Telah Ajak Cak Imin Diskusi Bahas Jatah Menteri

Menurutnya, dalam menambah jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo, DPR akan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara.

Tujuannya untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian.

"Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet.

Bamsoet menyebut, politikus Golkar Nusron Wahid akan menjadi kandidat menteri untuk mengisi posisi Kementerian Ketenagakerjaan meski yang dimau jabatan posisi Menteri Perhubungan.

Selain itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi juga dilirik untuk menjadi menteri.

Menurut Bamsoet, PAN mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet mendatang.

"Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN mendapat kursi lima menteri. Jadi, salah satunya adalah Mas Viva Yoga,” tuturnya.

Pernyataan Bamsoet tersebut, sejalan dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Zulhas menyebut jumlah menteri bisa sekitar 44 orang seperti disampaikan Bamsoet, tetapi yang jelas ada penambahan kursi menteri untuk pemerintahan Prabowo.

"Ya mungkin sekitar itu (44 menteri). Jumlah pastinya berapa belum, tapi penambahan iya," paparnya.

Gerindra Bingung

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku bingung dengan munculnya isu yang menyebut Prabowo akan memiliki 44 menteri.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.

"Saya juga bingung gitu, kami aja yang di dalam belum tahu. Yang beredar di luar, kayak tadi ada yang ngomong 44 menteri kita juga bingung,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Ditegaskan Dasco, saat ini jumlah nomenklatur kementerian masih dalam tahap simulasi.

"Jadi begini, soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan," katanya.

Dasco mengatakan, jika nantinya ada penambahan jumlah kementerian, hal itu bagian dari optimalisasi kerja-kerja pemerintahan mendatang.

Namun, Dasco menyebut kepastian jumlah kementerian itu akan diketahui pada H-7 pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

"Sehingga jumlah ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada bilang 40 kita juga msih melakukan simulasi. Mungkin nomenklatur maupun orang itu akan final H-7 atau H-5," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

"Nah apabila kita kemudian nanti sudah publish, lalu kemudian mengalami perubahan, padahal sekarang masih dalam tahap penggodokan," pungkasnya.

Sri Mulyani Jadi Menteri Lagi

Di tengah isu bakal ada penambahan jumlah menteri di pemerintahan Prabowo, berhembus spekulasi Sri Mulyani yang saat ini menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju bakal menduduki kursi menteri lagi.

Hal itu muncul setelah Prabowo mengunggah foto kebersamaan dengan Sri Mulyani beserta Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam akun Instagram pribadinya.

"Terima kasih Ibu Menteri Keuangan @smindrawati dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sudah datang dan berdiskusi mendalam tentang ekonomi Indonesia ke depan, kita optimis Indonesia semakin maju," tulis Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, banyak kalangan menduga Sri Mulyani turut ditawari Prabowo sebagai menterinya ke depan.

Namun, kabar tersebut dibantah Thomas yang menyebut pertemuan dirinya bersama Sri Mulyani dan Prabowo untuk membahas APBN 2024 dan RAPBN 2025.

Adapun pertemuan tersebut berlangsung selama 3 jam dan juga membahas sejumlah anggaran program kerja dalam RAPBN 2025.

Thomas mengatakan, Sri Mulyani menyampaikan kondisi ekonomi global kepada Prabowo.

"Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik itu Bu Sri Mulyani maupun Pak Prabowo maupun keseluruhan kabinet," ujarnya.