"Bukan harga rumah, harga sewa. Ya nanti diambil angka moderatnya kan, yang lazim."

"Kan itu harus lazim, bukan nyari yang paling mahal dan paling murah. Tetapi yang paling lazim itu berapa gitu ya," ujar Indra, Kamis (3/10/2024) dikutip dari Kompas.com.

Oleh sebab itu, kata Iskandar, pemberian tunjungan tersebut belum akan dilaksanakan pada Oktober 2024 ini.

Sebab, masih diperlukan survei dan membahasnya terlebih dulu bersama pimpinan DPR RI.

Masih Dikaji 

Indra menegaskan, rencana ini masih dalam pengkajian. 

Menurutnya, pembahasan lebih lanjut dan pematangan kebijakan itu akan dilakukan setelah alat kelengkapan dewan (AKD) selesai disusun. 

"Kita masih membahas dulu besaran (biaya) yang bisa nanti berikan berapa."

"Yang logis untuk sewa rumah di seputar tadi, di seputar Senayan, di seputar Semanggi, Kebayoran Baru, itu untuk 3 kamar berarti itu berapa. Karena harganya masih variatif dan fluktuatif, kan harus dikaji secara matang,” kata Indra.

Indra juga menyatakan, pihaknya masih akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran tunjangan perumahan ini. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui rencana pemberian uang tunjangan perumahan untuk anggota DPR. 

Dasco mengatakan telah mengembalikan rumah dinas pimpinan dan fasilitasnya ke Setjen DPR RI. 

Saat ini, Daso telah menempati rumah pribadinya. 

"Nah, saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan," ujar Dasco, Jumat. 

"Saya belum dikasih tahu justru, karena saya kebetulan memang sudah mengembalikan dan sampai saat ini tinggal di rumah sendiri."

Dasco memastikan pihaknya akan membahas lebih lanjut terkait tunjangan pengganti RJA. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Chaerul Umam) (Kompas.com)