TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu kemarin (6/10/2024).

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, OTT ini diduga terkait dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor lantaran uang suap diterima orang kepercayaan Gubernur.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Noor). Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur," kata Alexander saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

OTT di Kalsel ini menjadi penanda KPK telah "kembali" usai terakhir kali melakukan tangkap tangan pada Februari 2024.

Berikut daftar OTT KPK sepanjang 2024.

1. OTT di Sidoarjo

KPK memulai operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2024 di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Operasi itu digelar pada 25 Januari 2024.

Dalam OTT di Sidoarjo, KPK mengamankan sepuluh orang. KPK juga mengamankan barang bukti uang Rp 69,9 juta.

Hasil gelar perkara yang dilakukan KPK kemudian menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Siska Wati, sebagai tersangka. Siska diduga memotong insentif para pegawai BPPD Sidoarjo hingga Rp 2,7 miliar.

Berikut fakta-fakta OTT KPK di Sidoarjo:

1. 10 Orang Ditangkap

Total ada 10 orang yang ditangkap dalam giat OTT kali ini. 

Dalam kumpulan itu, terdapat aparatur sipil negara (ASN).

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (26/1/2024).

2. Diperiksa di Polda Jatim dan KPK

Para pihak yang terjaring OTT secara paralel dilakukan pemeriksaan di dua tempat. 

Tempat pertama di Polda Jatim, lalu lokasi kedua di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Ada yang sedang proses pemeriksaan di sana, ada yang sudah ada di sini," kata Ali.

3. OTT Terkait Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

Operasi senyap KPK ini terkait pembayaran insentif pajak. 

Bukan cuma itu, disebutkan OTT ini juga berkaitan dengan retribusi daerah.

"Terkait dengan adanya pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah," ujar Ali, Jumat (26/1/2024).

2. OTT KPK di Labuhanbatu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang lebih dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, Kamis (11/1/2024).

"Sejauh ini yang diamankan sekitar lebih dari 10 orang," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (11/1/2024).

Ali mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang ikut tercokok dalam giat OTT kali ini adalah Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga.

"Benar, salah satunya Bupati Labuhanbatu," kata Ali.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Erik Adtrada Ritonga dan beberapa orang lainnya yang ditangkap diduga terlibat praktik tindak pidana korupsi berupa suap.

"KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah kabupaten Labuhanbatu terhadap terduga penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian hadiah atau suap," kata Ghufron.

3. OTT di Kalsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu (6/10/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).

"Biasa perkara PBJ. Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Alex mengutarakan bahwa dalam praktik korupsi PBJ, biasanya terdapat pemufakatan ihwal penunjukan pelaksana proyek yang diiringi dengan permintaan sejumlah ongkos oleh penyelenggara negara.

"Persekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam PBJ," kata Alex.

Sebelumnya Alex bilang bahwa OTT di Kalsel berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Noor.

"Patut diduga (berkaitan dengan Sahbirin Noor, red). Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur," kata Alex.

Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. 

"Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara," kata dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada enam orang yang diamankan dalam giat OTT Kalsel.

Enam orang itu terdiri dari empat pihak penyelenggara negara dan dua dari swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT Kalsel dimaksud.