Kapolda NTT Sebut Ipda Rudy Soik Dipecat Bukan karena Selidiki Kasus Mafia BBM

Sebelumnya, Ipda Rudy Soik dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena penyelidikan mafia BBM di NTT.

Namun, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga membantah hal tersebut.

Dia menegaskan dipecatnya Ipda Rudy Soik karena akumulasi pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Adapun pelanggaran pertama, kata Daniel, ketika Rudy tertangkap sedang karaoke di jam dinas bersama tiga polisi lainnya.

"Ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan, melaksanakan hiburan dan kemudian minum minuman beralkohol," kata Daniel.

Selanjutnya, Daniel menyebut Rudy lantas disanksi minta maaf dan dipatsuskan selama tujuh hari.

Hanya saja, sambungnya, Rudy tidak terima dengan sanksi yang dijatuhkan dan mengajukan banding.

"Pada saat banding menurut hakimnya, bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propam."

"Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya," kata Daniel saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024).

Baca juga: Profil Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang, Elus Kepala Ipda Rudy Soik: Kamu Tetap Anak Saya

Kemudian, Daniel mengeklaim Rudy lantas melakukan inisiatif untuk menyelidiki mafia BBM di NTT setelah disanksi etik.

Dia mengatakan inisiatif itu sebagai upaya pembingkaian atau framing atas pelanggaran etik yang telah diperbuat oleh Rudy.

Bahkan, Daniel mengungkapkan, Rudy menyebut kedatangannya dengan tiga anggota polisi lainnya ke tempat karaoke untuk melakukan analisis dan evaluasi atau anev.

"Kemudian (Rudy) selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safehouse mereka untuk rapat," kata Daniel.