Jokowi diminta kedepankan dialog

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang adanya dialog antara pemerintah dengan tokoh-tokoh papua yang bersebrangan dengan pemerintah.

Usulan itu digulirkan untuk menghentikan konflik di wilayah timur Indonesia.

Baca: Lika-Liku Perjalanan Kylie Jenner & Travis Scott hingga Miliki Stormi Webster, Berawal di Coachella

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komnas HAM, Amirudin Al Rahab menyatakan akan mendukung rencana presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan dialog dengan perwakilan Papua untuk menyelesaikan konflik.

"Ini langkah baik menyelesaikan masalah bangsa dengan berdialog. Saya berharap beberapa saat ke depan presiden mau membuka dialog yang seperti apa. Apa yang mau di dialogkan, ini harus ada yang merumuskan," kata Amirudin dalam sebuah diskusi di sekretariat Iluni UI, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Ke depan, Amirudin juga mengatakan, Jokowi bisa mulai menunjuk utusan atau penghubung yang bisa jadi perantara dialog antara pemerintah dengan tokoh Papua.

Juga menunjuk pihak mana saja yang bisa diajak berunding untuk selesaikan konflik di Papua.

"Pintu yang kita ketuk itu yang mana. Kalau tidak ada pintu yang pasti, nanti ada 20 pintu yang dibuka. Kalau sudah ada pihak itu, kita bisa bicara," ungkapnya.

Namun demikian, ia memahami untuk menyelesaikan masalah Papua bukan langkah yang mudah.

Baca: Anggota DPR Dapat Gaji Fantastis dan Uang Pensiun Seumur Hidup, Iwan Fals Ngiler: Ada Lowongan Gak?

Artinya, kesepakatan penyelesaian masalah tidak bisa hanya dilakukan sekali pertemuan dengan para tokoh Papua.

"Melihat Papua itu bukan persoalan papua, ini persoalan kebangsaan kita. Apa yang dikatakan presiden siap berdialog kita dorong sama-sama. Tentu saya menyadari tidak sekali jalan kelar. Harus beberapa kali dan dengan beberapa kelompok," pungkasnya.

Bantuan kepada warga 

Presiden Joko Widodo mengirimkan sejumlah paket bantuan kepada warga Ambon terdampak bencana gempa bumi dan warga Wamena terdampak kerusuhan sosial beberapa waktu lalu, Selasa, 1 Oktober 2019.

Sebanyak 2.000 paket bahan pokok Bantuan Presiden telah diserahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku pada Selasa, 1 Oktober 2019 untuk kemudian disalurkan ke lokasi terdampak gempa bumi di Provinsi Maluku antara lain Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.