TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah melakukan revisi sekaligus pengetatan kebijakan impor sampah.

Lintas Kementerian diharapkan dapat duduk bersama melakukan nota kesepakatan bersama terkait impor kertas bekas.

Di antara jajaran terkait, yakni Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan , hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Diana Amaliyah Verawatiningsih menjelaskan bahwa temuan peneliti Ecoton di desa Tropodo Kabupaten Sidoarjo, sebaiknya menjadi pertimbangan kebijakan ini.

Yang mana, dari temuan tersebut terlihat pabrik tahu yang ada menggunakan bahan bakar sampah yang bercampur plastik.

Hal ini menjadi bukti bahwa pengusaha tahu juga memanfaatkan sisa sampah impor yang didatangkan oleh pabrik kertas yang ada disikitar kawasan tersebut.

Penggunaan plastik sebagaii bahan bakar dinilai akan banyak menimbulkan masalah kedepan.

"Jadi bahan bakar pabrik tahu itu itu kan sampah plastik. Dari mana? Dari sisa sampah kertas yang dipakai bahan bakar pabrik kertas. Itu sampah kertas diimpor. Ternyata bukan hanya kertas, namun juga ada plastiknya di dalamnya," kata Diana di Surabaya kepada Tribunjatim.com, Selasa (26/11/19).

Oleh karena itu, perempuan yang akrab disapa Diana Sasa ini, berharap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mendesak kementerian melakukan revisi sekaligus pengetatan kebijakan impor sampah.

"Lembaga Lembaga surveyor impornya juga harus lebih tegas apabila ada barang yang dikirim tidak sesuai nota. Kalau perlu kembalikan ke negara asal," tegasnya kepada Tribunjatim.com.

Halaman 2 >>>>>