TRIBUNNEWS.COM - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sumatera Barat, Marfendi, menyebut penggerebekan yang dilakukan Andre Rosiade diduga hanya gimik untuk Pilkada 2020.

Ia menduga ada tujuan lain di balik penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Padang, Minggu (26/1/2020) lalu.

"Saya melihat ada sesuatu dibalik penggerebekan itu. Ada dugaan gimik dalam peristiwa penggerebekan," ujar Marfendi, dikutip dari TribunPadang.com, Kamis (23/2/2020).

"Gimiknya, Kota Padang dipimpin oleh seorang buya, sementara maksiat itu dahsyatnya enggak main-main," ungkapnya.

Dirinya setuju dengan pemberantasan prostitusi online tersebut.

Namun, untuk memberantas praktik yang tersembunyi di hotel-hotel, memerlukan proses yang panjang.

"Enggak semudah yang kita pikirkan. Namun, memang kami melihat cara menaikkan popularitas itu ya menghantam Pemda," katanya.

"Saya lihat track record-nya Andre Rosiade, dia sudah biasa melakukan itu, itu tandanya akan Pilkada," jelasnya.

Baca: Jaringan Peduli Adukan Kasus Gerebek PSK Ala Andre Rosiade ke Ombudsman RI

Baca: Andre Rosiade Bantah Aksi Grebek PSK Berbau Politis: Saya Peraih Suara Terbanyak di Dapil Sumbar 1

Marfendi menyampaikan, seharusnya Andre Rosiade menemui Wali Kota Padang soal adanya aduan warga tersebut.

Sehingga, Wali Kota Padang bisa melakukan koordinasi dengan aparat penegak aturan (Satpol PP).

"Dia tinggal koordinasi, kenapa harus langsung dengan polisi? Apalagi, tidak ada koordinasi dengan pihak hotel," katanya.

"Ini makanya, banyak pihak yang mempertanyakan," ungkapnya.

Selain itu, Andre Rosiade selaku aggota dewan bisa berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menutup aplikasi MiChat yang sering digunakan untuk transaksi prostitusi online.

"Tutup MiChat, ini membahayakan, mudaratnya luar biasa. Seharusnya sebagai anggota DPR RI itu yang dia kerjakan," imbuh Marfendi.